Mediapasti.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) memastikan bahwa tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban atau terdampak dalam bentrokan bersenjata yang terjadi di Tripoli, Libya, pada Senin (12/5/2025) pagi waktu setempat.
Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa pihak Kedutaan Besar RI di Tripoli telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang menetap di daerah tersebut.
“Sejauh ini, tidak ada WNI yang menjadi korban dan para WNI dalam keadaan aman serta tenang,” kata Judha dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Rabu (14/5/2025).
Saat ini, tercatat ada 535 WNI yang berada di Libya, dengan 302 di antaranya berada di wilayah Tripoli. Mayoritas WNI yang tinggal di Libya adalah pekerja migran, baik di sektor profesional maupun domestik, serta sejumlah mahasiswa dan WNI yang menikah dengan warga setempat.
Kewaspadaan Ditingkatkan, WNI Diminta Pantau Situasi Keamanan
Kemenlu RI juga meminta seluruh WNI yang tinggal di Libya untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau situasi keamanan melalui otoritas setempat.
Selain itu, mereka diminta untuk terus menjalin komunikasi dengan KBRI Tripoli.
Dalam situasi darurat, WNI dapat menghubungi hotline KBRI Tripoli di nomor +218944815608. Judha juga mengimbau agar WNI yang berencana bepergian ke Libya untuk menunda perjalanan mereka hingga situasi kembali aman dan stabil.
Bentrokan yang Menewaskan Enam Orang
Bentrokan bersenjata yang terjadi di sejumlah wilayah di selatan Tripoli dilaporkan mengakibatkan kematian Kepala Keamanan Dewan Kepresidenan Libya, Abdel Ghani Al-Kikli, serta enam orang lainnya.
Dinas kedaruratan setempat mencatatkan bahwa bentrokan ini menewaskan enam orang.
Meski demikian, otoritas pertahanan Pemerintahan Persatuan Nasional (GNU) Libya pada Selasa (13/5/2025) mengumumkan bahwa operasi militer di Tripoli telah selesai.
Sejak penggulingan Muammar Gaddafi pada 2011, Libya masih terbelah antara beberapa kelompok pemerintahan tandingan, dan situasi keamanan di negara tersebut tetap tidak stabil.
Saat ini, kebuntuan politik antara Pemerintahan Persatuan Nasional (GNU) di Tripoli dan Pemerintahan Stabilitas Nasional (GNS) yang berpusat di Tobruk, didukung oleh Marsekal Khalifa Haftar, masih berlangsung.