Gubernur Dedi Mulyadi Tetap Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer Meski Dikecam: Klaim Tekan Tawuran dan Geng Motor

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
X
Threads
Pinterest
Telegram

Mediapasti.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan akan melanjutkan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dalam rangka mengikuti pendidikan karakter berbasis militer.

Meski menuai kritik tajam dari masyarakat dan pemerhati pendidikan, Dedi meyakini program tersebut efektif menekan angka tawuran pelajar dan geng motor di wilayahnya.

Tangis Haru Dedi Mulyadi Sambut Lulusan Angkatan Pertama

Momen haru terlihat saat Dedi memeluk satu per satu siswa lulusan angkatan pertama program pendidikan karakter yang digelar di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) III/Siliwangi, Bandung.

Dengan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan kebanggaannya atas transformasi para siswa yang sebelumnya dianggap bermasalah.

“Saya melihat sendiri perubahan mereka. Ini bukan sekadar pelatihan disiplin, tapi juga proses pembentukan karakter dan mental,” ujar Dedi dalam acara pelepasan lulusan program.

Program Militerisasi Siswa Dianggap Kontroversial

Meski mengklaim adanya hasil positif, seperti penurunan angka kriminalitas remaja, program ini tidak lepas dari kritik tajam.

Banyak aktivis pendidikan dan pemerhati hak anak menilai bahwa pendekatan militeristik bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan inklusif dan humanis.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebelumnya telah menyatakan keprihatinan dan meminta evaluasi terhadap program ini.

KPAI menilai pengiriman siswa ke lingkungan militer dapat berisiko terhadap kesehatan mental, hak atas perlindungan anak, serta pengembangan potensi akademik dan sosial siswa.

Dedi Klaim Program Efektif dan Akan Diperluas

Meski menuai polemik, Dedi Mulyadi tetap percaya diri dan menyatakan akan memperluas program tersebut ke berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat.

Ia menyebut banyak kepala daerah yang mulai tertarik mereplikasi model pelatihan ini.

“Setelah mereka lulus, akan ada lanjutan pembinaan selama dua minggu tiap bulannya selama setahun. Program ini akan berkesinambungan. Banyak bupati dan wali kota sekarang mulai mengambil peran,” tegas Dedi.

Baca Juga :   Pemain Muda Persib Yang Tetap Menjaga Semangat

Ia pun berharap kelak akan lahir “anak-anak hebat dari Jawa Barat” yang lebih disiplin, tangguh, dan beretika berkat pelatihan karakter ini.

Kritik dari Masyarakat dan Akademisi

Publik pun terbagi. Di media sosial, tak sedikit warganet yang menyuarakan kekhawatiran soal pendekatan koersif dalam pendidikan karakter.

Para akademisi menyebut program ini berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pendekatan partisipatif, dialogis, dan tanpa kekerasan.

Selain itu, tidak ada kajian akademik independen yang menjelaskan efektivitas jangka panjang program tersebut dalam menurunkan angka kenakalan remaja.

Beberapa pihak meminta Pemprov Jabar segera menyusun mekanisme evaluasi dan akuntabilitas yang jelas sebelum program diperluas.

Pengamat pendidikan dari UPI, Dr. Siti Rohani, menyebut bahwa masalah kenakalan remaja tidak bisa diselesaikan hanya dengan kedisiplinan ala militer.

“Butuh pendekatan holistik yang melibatkan sekolah, keluarga, dan komunitas. Pendidikan karakter tidak boleh berdiri sendiri, apalagi jika pendekatannya keras atau menimbulkan trauma,” ujar Siti.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
X
Threads
Pinterest
Telegram

Tinggalkan Balasan

Ikuti Kami :

Berita Serupa

Berita Terbaru

Twitter Kami

Load More

Tag Berita