Mediapasti.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di 15 provinsi pada Kamis, 26 Juni 2025.
Proyek ini mencakup total kapasitas 379,7 Mega Watt (MW) dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp25 triliun.
“Peresmian pengoperasian EBT di 15 provinsi dan peningkatan lifting minyak sebesar 30 ribu barel di Blok Cepu adalah momentum penting. Ini bagian dari upaya menjadikan bangsa kita swasembada energi,” kata Presiden Prabowo secara virtual dalam acara yang digelar di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Proyek EBT Terbesar, Menjangkau 15 Provinsi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam laporannya menyebut bahwa proyek-proyek yang diresmikan terdiri dari berbagai jenis pembangkit, dengan dominasi PLTP dan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).
“Sebanyak 379,7 MW proyek EBT hari ini resmi beroperasi, tersebar di 15 provinsi dengan nilai investasi mencapai Rp25 triliun,” ujar Bahlil.
Beberapa proyek besar yang diresmikan antara lain:
- PLTP Salak Binary di Jawa Barat, dioperasikan oleh PT Star Energy Geothermal Salak
- PLTP Muara Laboh Unit 2 di Sumatera Barat, dioperasikan oleh PT Supreme Energy Muara Laboh
- PLTP Ijen di Jawa Timur, dioperasikan oleh PT Medco Cahaya Geothermal
Berdasarkan data Kementerian ESDM, proyek PLTP menyumbang 351,9 MW dari total kapasitas yang diresmikan, dengan nilai investasi Rp23,49 triliun.
Sementara itu, sebanyak 47 proyek PLTS dengan total kapasitas 27,8 MW tersebar di 11 provinsi.
Listrik untuk Ribuan Desa, PLTS Jadi Solusi
Bahlil juga menyoroti bahwa pemerintah menargetkan 5.600 desa dan dusun yang belum teraliri listrik akan menggunakan PLTS sebagai solusi.
“Arahan Presiden jelas, transisi energi harus terus berlanjut. Untuk desa-desa yang belum mendapat listrik, kita gunakan PLTS. Ini akan kita lakukan secara bertahap dalam 5 hingga 10 tahun ke depan,” katanya.
Langkah ini sejalan dengan target Net Zero Emissions (NZE) Indonesia pada 2060 dan peningkatan bauran EBT dalam pembangkit nasional.
