MEDIAPASTI.COM – Bupati Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, pada 18 Januari 2022 ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa di wilayah kerjanya. Namun bukan cuma rasuah saja kasus yang menjerat pejabat bernama Terbit Rencana Perangin Angin itu. Lembaga swadaya pemantau isu buruh migran, Migrant CARE, menyatakan sang bupati ditengarai turut terlibat praktik perbudakan modern.
Pada Senin, 24 Januari 2022, Migrant CARE melaporkan temuan mereka soal dugaan penyiksaan pekerja sawit yang dilakukan Bupati Langkat ke Komnas HAM. Salah satu bukti yang didapat adalah adanya kerangkeng manusia di halaman belakang rumah Terbit. Bukti lain adalah foto pekerja sawit yang babak belur akibat penyiksaan di rumahnya. Sang bupati dari Partai Golkar tersebut saat ini sudah nonaktif karena langsung ditahan oleh KPK.
“Ada kerangkeng manusia yang dipekerjakan di kebun kelapa sawit [milik Terbit Perangin Angin], mengalami eksploitasi yang diduga kuat merupakan praktik perbudakan modern,” ujar Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant CARE, Anis Hidayah saat dikonfirmasi CNN Indonesia.
Kerangkeng itu terdiri dari dua sel besar yang dilengkapi gembok, dan merujuk laporan Beritsatu.com dapat menampung hingga 40 orang dewasa. Berdasar keterangan saksi yang didapatkan Migrant CARE, pekerja sawit yang dipekerjakan Terbit tidak pernah menerima gaji, serta rutin mengalami siksaan fisik.
“Para pekerja yang dipekerjakan di kebun kelapa sawitnya, sering menerima penyiksaan, dipukuli sampai lembam-lebam, dan sebagian mengalami luka-luka,” imbuh Anis Hidayah.
Sejauh ini identitas para pekerja yang diperbudak itu masih terus didata, termasuk dari mana asal mereka. Migrant CARE menyatakan para pekerja itu dikeluarkan dari kerangkeng pukul 8 pagi, bekerja di kebun sawit milik Terbit Perangin Angin, lalu kembali masuk sel pada pukul 18.00 saban hari. Mereka tidak mendapat akses keluar dan hanya diberi makan dua kali sehari.
