Mediapasti.com – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi dan pemerintahan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran serius sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden ke-7 RI.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudirman saat menjadi narasumber dalam tayangan YouTube Hersubeno Point, Rabu (2/7/2025). Ia menilai bahwa berbagai praktik kekuasaan di era Jokowi telah menciptakan “lubang hitam” dalam kehidupan berbangsa.
“Demokrasi kita mengalami kemunduran sejak era Jokowi. Kita tidak pernah mendengar istilah ‘parcok’ alias partai coklat sebelumnya. Itu muncul di masa Jokowi,” ujar Sudirman.
Soroti Bansos, KKN, dan Dinasti Politik
Sudirman juga menyinggung soal penyaluran bantuan sosial (bansos) yang masif di masa Jokowi, yang menurutnya sarat kepentingan politik elektoral. Ia menyebut praktik tersebut sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi secara sistematis.
Lebih jauh, ia menyoroti praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan lingkaran keluarga inti Jokowi dalam pengambilan kebijakan strategis negara.
“Kita tidak pernah melihat KKN gila-gilaan. Mantu, mertua, keponakan, paman, diorganisasi untuk agenda pribadi. Hanya pada masa Jokowi ini terjadi. Ini lubang hitam dalam pertumbuhan bangsa yang harus ditutup dengan koreksi total,” tegasnya.
Ajakan untuk Bangkit dan Melawan
Sudirman menekankan bahwa kritik ini bukan didasari kebencian terhadap tokoh tertentu, melainkan keprihatinan dan kecintaan terhadap masa depan bangsa. Ia mengajak masyarakat untuk berani menyuarakan keberatan terhadap penyimpangan kekuasaan.
“Publik mesti dibangunkan keberaniannya untuk mempersoalkan ini. Bukan karena benci orang tertentu, tapi karena kita sayang pada bangsa. Kalau kita tidak naik dari lubang itu, kita akan makin terperosok,” pungkasnya.
Pernyataan Sudirman Said memperkuat narasi sejumlah pengamat yang menilai bahwa era Jokowi ditandai dengan pelemahan demokrasi, sentralisasi kekuasaan, dan gejala dinasti politik. Kritik ini diperkirakan akan terus bergulir menjelang transisi pemerintahan berikutnya.
