Mediapasti.com – Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya resmi diangkat sebagai Direktur Utama Perum Bulog pada 7 Februari 2025, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025.
Menariknya, Novi ternyata masih aktif sebagai prajurit TNI dan menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI Angkatan Darat. Saat dikonfirmasi, ia membenarkan bahwa dirinya tetap menjalankan aktivitas di dunia militer.
“Ya masih aktivitas, iya (Prajurit aktif),” kata Novi di Jakarta Selatan, Minggu (9/2).
Alasan Pengangkatan Mayjen TNI Novi Helmy Sebagai Dirut Bulog
Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan mengangkat Novi Helmy menggantikan Wahyu Suparyono, dengan alasan Perum Bulog membutuhkan akselerasi dalam program ketahanan pangan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) sekaligus Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, Sudaryono, menjelaskan bahwa penunjukan ini bertujuan untuk mempercepat target produksi beras nasional.
“Jadi ini kebutuhan organisasi, kemudian juga akselerasi dari program yang ada,” jelas Sudaryono.
Novi sendiri mengaku bahwa tugas ini merupakan penugasan langsung dari pimpinan, dengan fokus utama mempercepat swasembada pangan di Indonesia.
“Sudah langsung untuk melaksanakan tugas ini (Dirut Bulog), supaya cepat kita swasembada pangan,” katanya.
Susunan Pimpinan Baru Perum Bulog
Selain pengangkatan Novi Helmy sebagai Direktur Utama, Hendra Susanto juga ditunjuk sebagai Direktur Keuangan Perum Bulog. Hendra sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Sekretaris Perusahaan A Widiarso menyampaikan apresiasi kepada kepemimpinan sebelumnya serta harapan besar kepada pejabat baru.
“Perum Bulog mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Wahyu Suparyono dan Iryanto Hutagaol selama menjabat. Kami menyambut baik kepemimpinan baru di bawah Direktur Utama Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya dan Direktur Keuangan Hendra Susanto,” ujar Widiarso.
Kontroversi Pengangkatan Prajurit Aktif Sebagai Dirut Bulog
Pengangkatan militer aktif dalam jabatan sipil bukanlah hal baru di Indonesia. Namun, keputusan ini sering menimbulkan perdebatan terkait netralitas dan efektivitas kepemimpinan di lembaga non-militer.
Menurut UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, prajurit aktif tidak diperbolehkan menduduki jabatan sipil, kecuali dalam beberapa bidang tertentu seperti pertahanan, keamanan, intelijen, dan perwakilan diplomatik. Namun, penugasan TNI ke posisi strategis di BUMN sering terjadi dengan dalih “penugasan negara”.
Tantangan Novi Helmy sebagai Dirut Bulog
Sebagai pemimpin baru, Novi Helmy menghadapi sejumlah tantangan besar, antara lain:
- Mengelola sinergi antara Bulog, Kementerian Pertanian, dan BUMN pangan lainnya.
- Meningkatkan cadangan beras nasional di tengah ancaman perubahan iklim dan ketidakstabilan harga.
- Memastikan program bantuan pangan berjalan efektif tanpa kebocoran anggaran.
- Mengurangi ketergantungan impor beras dan mempercepat pencapaian swasembada pangan.
