Mediapasti.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat penting di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/3/2025), dengan agenda utama membahas keuangan inklusif dan APBN 2026.
Rapat ini dihadiri sejumlah pimpinan bank dan pejabat tinggi negara.
Sejumlah direktur utama bank BUMN yang hadir, antara lain:
- Sunarso – Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Nixon Napitupulu – Dirut Bank Tabungan Negara (BTN)
- Darmawan Junaidi – Dirut Bank Mandiri
- Royke Tumilaar – Dirut Bank Negara Indonesia (BNI)
Selain itu, hadir juga beberapa menteri dan pejabat tinggi, termasuk:
- Airlangga Hartarto – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Sri Mulyani – Menteri Keuangan
- Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri
- Rosan Roeslani – Menteri Investasi dan Hilirisasi
- Gus Ipul – Menteri Sosial
- Dony Oskaria – Wakil Menteri BUMN
- Perry Warjiyo – Gubernur Bank Indonesia (BI)
- Mahendra Siregar – Ketua OJK
- Purbaya Yudhi Sadewa – Ketua LPS
- Ivan Yustiavandana – Kepala PPATK
- Amalia Adininggar Widyasanti – Kepala BPS
Pembahasan Keuangan Inklusif
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pertemuan ini membahas keuangan inklusif dan sistem perbankan di Indonesia.
“Mungkin ini mengenai keuangan inklusif, rekening,” kata Airlangga.
Usai rapat ini, Presiden Prabowo dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) untuk membahas lebih lanjut kebijakan fiskal 2026.
APBN 2026 dan KEM PPKF
Selain keuangan inklusif, Presiden juga menggelar pertemuan khusus untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2026.
Hadir dalam pembahasan ini:
- Rachmat Pambudy – Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Thomas Djiwandono – Wakil Menteri Keuangan
- Anggito Abimanyu – Wakil Menteri Keuangan
- Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan
Airlangga menyebut bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari siklus APBN 2026 yang akan diajukan ke DPR.
“Rapat ini membahas KEM PPKF. Kita akan mengetahui hasilnya nanti,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Wamenkeu Anggito Abimanyu menambahkan bahwa rapat ini bertujuan untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap tantangan ekonomi mendatang.
“Kita melaporkan pokok-pokok kebijakan fiskal kepada Presiden,” katanya.
