Mediapasti.com– China pada Selasa (23/7/2024) menjadi lokasi 14 organisasi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah yang merupakan rival, menandatangani kesepakatan persatuan nasional.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan, belasan organisasi Palestina itu sepakat membentuk pemerintah rekonsiliasi nasional sementara untuk memerintah Gaza pascaperang Israel-Hamas.
Adapun China sendiri berusaha menjadi mediator dalam konflik tersebut, yang menjadi semakin kompleks karena persaingan ketat antara Hamas selaku penguasa Jalur Gaza dengan Fatah yang memerintah sebagian Tepi Barat yang diduduki Israel.
Dikutip dari Washington Institute, China memiliki pola tersendiri dalam hampir setiap konflik Hamas dengan Israel.
Negara pimpinan Presiden Xi Jinping itu awalnya akan mendesak semua pihak menahan diri, kemudian menegaskan pentingnya solusi dua negara, lalu berjanji mendukung perundingan damai yang biasanya melalui konferensi internasional.
Secara historis, Beijing berupaya menyeimbangkan hubungan ekonominya dengan Israel sembari tampil sebagai pembela Palestina di kancah global.
Akan tetapi, pola China berubah dalam perang Israel-Hamas terbaru yang pecah sejak 7 Oktober 2023. Selain seruan-seruan untuk gencatan senjata, berunding, dan menerapkan solusi dua negara, China kali ini mengkritik langsung tanggapan Israel terhadap serangan Hamas. Misalnya, Menlu Wang Yi dalam panggilan telepon dengan Menlu Arab Saudi pada 15 Oktober 2023 mengecam tindakan Israel di Gaza di luar batas pembelaan diri.
China yakin bahwa ketidakadilan historis terhadap Palestina telah berlangsung lebih dari setengah abad dan tidak dapat dibiarkan berlanjut,” kata Wang Yi kala itu. Beijing juga tak lupa mengkritik Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu setia Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pendukung (draf resolusi Dewan keamanan, yaitu AS), mengabaikan kekhawatiran utama anggota terkait, hanya membuat perubahan sedikit pada draf tersebut sebelum teksnya diberi warna biru untuk mempercepat pemungutan suara Dewan,” ujar Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun saat mengkritik draf resolusi DK PBB yang diajukan AS pada 25 Oktober 2023.
“Dari segi isi, draf tersebut benar-benar tidak seimbang dan membingungkan antara yang benar dan yang salah. Dari segi pendekatan, draf tersebut diajukan dengan tergesa-gesa dan tidak memiliki konsensus yang seharusnya.”
“Dari segi dampak, draf tersebut tidak mencerminkan seruan terkuat di dunia untuk gencatan senjata dan diakhirinya pertempuran, dan tidak membantu menyelesaikan masalah,” ujarnya.
