Mediapasti.com – Pengamat dari SOAS University of London Lina Khatib mengatakan sebagai aktor campuran, Hizbullah menjadi organisasi politik paling berpengaruh di Lebanon.
“Hizbullah punya legitimasi di dalam Lebanon, mereka juga mampu beroperasi tanpa akuntabilitas dan dituntut dari lembaga negara dan tanpa tanggung jawab penuh kepada rakyat Lebanon,” kata Khatib dalam analisis yang dirilis Chatham House.
Sederhananya, Hizbullah juga merupakan otoritas de facto di Lebanon tanpa harus memenuhi kebutuhan warga negara secara umum.
Hizbullah juga memegang begitu banyak kekuasaan di Lebanon sehingga pemerintah negara itu kemungkinan tak memiliki ruang lingkup untuk memutuskan apakah akan berperang dengan Israel atau tidak.
“Keputusan berperang atau tidak dengan Israel pada akhirnya berada di tangan para pemimpin Hizbullah dan sponsor mereka di Iran,” demikian kata Khatib.
Keengganan Lebanon untuk berperang dengan Israel juga sempat disinggung ketua DPR Nabih Berri pada Agustus lalu.
“Lebanon tak menginginkan perang tapi di saat yang sama siap untuk mempertahankan diri,” ujar Berri.
Namun, dia tak menerangkan lebih rinci pertahanan diri apa yang dimaksud.
Di sisi lain, Lebanon juga berada dalam krisis. Pemerintah pontang-panting menangani masalah-masalah di negara tersebut.
Saat ini, pemerintah, kata Menteri Kesehatan Lebanon Firras Abiad, fokus menyelamatkan warga dari serangan Israel yang membabi buta.
Jika negara, dalam hal ini Angkatan bersenjata mereka terlibat, maka akan memicu konflik meluas dan menjadi perang kawasan.
Fokus negara juga terpecah lantaran harus melawan Israel dan mengurus para korban serangan. Dengan demikian, mereka mengandalkan Hizbullah.
