Mediapasti.com – Upaya untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza kembali menemui jalan buntu.
Hamas dengan tegas menolak usulan gencatan senjata terbaru yang dinilai akan memaksa semua kelompok bersenjata di wilayah tersebut untuk “menyerah” kepada Israel.
Hamas: Usulan Israel Terbaru Menuntut Kami untuk ‘Menyerah’
Gerakan Palestina tersebut melontarkan tuduhan serius kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyebutnya sengaja menyabotase upaya mediasi gencatan senjata yang bertujuan mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 18 bulan terakhir.
Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, dalam pernyataannya kepada Al Jazeera Arabic pada Senin (14/4/2025), menyatakan bahwa kelompoknya “terbuka terhadap semua tawaran yang meringankan penderitaan rakyat kami.”
Namun, ia menekankan bahwa rancangan usulan terbaru dari Israel secara esensial menuntut Palestina untuk setuju “menyerah.”
“Netanyahu menetapkan kondisi yang mustahil untuk menyabotase perjanjian gencatan senjata,” ujar Abu Zuhri dengan nada keras.
Ia menjelaskan bahwa “dalam usulan terbarunya, pendudukan (Israel) tidak berkomitmen menghentikan perang sepenuhnya, mereka hanya ingin menerima tawanan.”
Syarat Pembebasan Tawanan Hamas
Lebih lanjut, Abu Zuhri menyampaikan tawaran dari Hamas terkait pembebasan tawanan Israel.
“Kami siap membebaskan semua tawanan yang hidup dan mati sekaligus sebagai imbalan mengakhiri perang dan menarik diri dari Jalur Gaza,” paparnya, menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam prioritas kedua belah pihak.
“Menyerah bukanlah pilihan bagi gerakan Hamas, dan kami tidak akan menerima penolakan atas keinginan rakyat kami… Hamas tidak akan menyerah, tidak akan mengibarkan bendera putih, dan akan menggunakan semua kartu tekanan terhadap pendudukan,” tegasnya, mengindikasikan potensi eskalasi konflik lebih lanjut.
Rincian Usulan Gencatan Senjata Israel
Menurut salinan rancangan usulan gencatan senjata Israel yang dilihat oleh Middle East Eye, inisiatif tersebut menyerukan masa tenang selama 45 hari di mana semua tawanan Israel akan dibebaskan secara bertahap.
Usulan yang terdiri dari 12 poin ini menyatakan bahwa setengah dari tawanan Israel harus dibebaskan pada pekan pertama sebagai imbalan atas masuknya makanan dan bantuan ke wilayah Gaza yang dilanda perang.
Ironisnya, selama lebih dari enam pekan, Israel, yang mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat (AS), Inggris, dan negara-negara barat lainnya, dituduh menolak mengizinkan pasokan penyelamat, termasuk makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan minyak goreng, untuk memasuki wilayah Gaza.
Pekan lalu, Jaringan Organisasi Non-Pemerintah Palestina (PNGO) mengeluarkan peringatan keras bahwa situasi di Gaza telah mencapai “tahap kelaparan tingkat lanjut,” yang diperburuk oleh pengeboman gudang makanan, pabrik desalinasi air, dan penutupan dapur umum.
Tuduhan Genosida dan Kejahatan Perang
Peringatan PNGO ini muncul hanya beberapa jam setelah Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, bersumpah bahwa “bahkan sebutir gandum pun” tidak akan diizinkan masuk ke Gaza, semakin memperburuk krisis kemanusiaan.
Sejak dimulainya perang, para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia terkemuka telah menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina.
Pada bulan November, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) bahkan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant, menuduh mereka melakukan berbagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Beberapa hari sebelum ICC mengeluarkan surat perintah penangkapannya, laporan komite khusus PBB menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dan menuntut diakhirinya kebijakan dan praktik di Gaza yang dapat menyebabkan “kemungkinan genosida.”
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, 1.482 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Israel melanggar gencatan senjata bulan lalu.
Jumlah korban tewas secara keseluruhan kini mencapai lebih dari 50.000 jiwa, dengan 10.000 warga Palestina hilang dan diduga tewas.
