Mediapasti.com – Krisis beras di Jepang terus memburuk sejak awal tahun 2025. Harga beras melonjak drastis, bahkan dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.
Kenaikan ini memicu keresahan publik, antrean panjang di toko-toko, serta spekulasi bahwa stok nasional tidak mencukupi.
Untuk merespons situasi ini, pemerintah Jepang melepas tambahan 200.000 metrik ton beras dari stok darurat nasional.
Langkah tersebut diumumkan oleh Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi pada Selasa (10/6/2025) dan merupakan bagian dari strategi stabilisasi pasokan dan harga pangan di tengah tekanan inflasi global.
“Kami akan menjual terlebih dahulu 100.000 ton beras dari panen 2021 kepada pengecer dan penjual lokal dengan fasilitas penggilingan yang memadai,” ujar Koizumi kepada Reuters.
“Sisanya akan disalurkan dari stok panen 2020 secara bertahap.”
Kebijakan Darurat: 600 Ribu Ton Sudah Dilepas Sejak Maret
Sejak Maret 2025, Jepang sudah melepaskan 600.000 ton dari total 900.000 ton stok darurat yang disimpan pemerintah.
Distribusi ini dilakukan dalam dua fase besar, dan menurut data resmi, setengah dari jumlah tersebut dilepas hanya dalam waktu dua minggu terakhir — langkah cepat yang mencerminkan urgensi situasi.
Kebijakan distribusi beras darurat dipercepat setelah data menunjukkan kenaikan tajam harga eceran.
Harga beras eceran kini berada pada level 4.223 yen per 5 kilogram (sekitar Rp474.000), masih jauh lebih tinggi dibandingkan harga tahun sebelumnya yang rata-rata hanya sekitar 2.100 yen per 5 kg.
Namun, data dari Japan Grain Inspection Association per 1 Juni 2025 menunjukkan ada sedikit penurunan, sekitar 37 yen, dari pekan sebelumnya.
“Kami ingin terus merespons dengan cepat agar stok beras bisa segera menjangkau konsumen dengan harga rendah,” ujar Koizumi.
“Kami tidak boleh membiarkan harga beras menghancurkan momentum positif ekonomi Jepang yang sedang bangkit.”
Panic Buying: Antrean Panjang dan Pembatasan Pembelian
Di banyak wilayah urban seperti Tokyo, Osaka, dan Nagoya, warga terlihat mengantre panjang sejak dini hari demi mendapatkan beras murah yang disubsidi pemerintah.
Program ini menggunakan sistem kupon: setiap orang hanya boleh membeli satu kantong 5 kg per hari.
Harga beras subsidi ini adalah 2.000 yen, jauh di bawah harga pasar.
Namun jumlah yang tersedia sangat terbatas. Sebagai contoh, di salah satu toko swalayan besar di Tokyo, hanya 65 kantong disediakan setiap hari.
“Kami datang pukul 6 pagi, tapi tetap tidak kebagian,” ujar seorang warga lansia kepada The Japan Times.
“Saya tahu kualitasnya mungkin tidak sebaik biasanya, tapi harga murah jauh lebih penting sekarang.”
Beberapa warga mengaku khawatir beras berasal dari panen lama atau kualitas rendah.
Namun, banyak yang mengatakan mereka bisa menyiasatinya dengan mencampur beras dengan bahan lain agar tetap layak konsumsi.
Penjualan Beras Subsidi Ludes dalam Waktu Singkat
Siaran NHK melaporkan bahwa di toko-toko besar seperti Iris Ohyama, beras murah yang disediakan habis dalam waktu kurang dari 45 menit. Beberapa toko bahkan harus membubarkan antrean karena alasan keamanan.
Fenomena ini mencerminkan betapa seriusnya tekanan harga pangan terhadap masyarakat Jepang.
Meski Jepang dikenal sebagai negara maju dengan sistem distribusi pangan efisien, krisis global akibat perubahan iklim, perang di Ukraina, dan gangguan rantai pasok global turut mempengaruhi ketersediaan beras lokal.
Menurut laporan dari Bloomberg dan Nikkei Asia, panen beras domestik Jepang tahun 2023-2024 turun sekitar 12% karena cuaca ekstrem dan suhu panas yang berlangsung lebih lama dari biasanya.
Dampak Krisis Beras Terhadap Ekonomi Jepang
Kenaikan harga beras dinilai berpotensi merusak target inflasi dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Bank of Japan (BoJ) memperingatkan bahwa inflasi harga pangan dapat melemahkan daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah, yang selama ini menjadi penopang konsumsi domestik.
“Jika harga beras tetap tinggi, maka akan ada tekanan lebih besar terhadap indeks harga konsumen,” tulis analis ekonomi dari Nomura Research.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan jangka panjang untuk ketahanan pangan, bukan hanya intervensi sesaat.”
Selain pelepasan stok darurat, pemerintah Jepang juga mempertimbangkan mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand sebagai langkah kontingensi, meski hal ini masih dalam tahap negosiasi.
