Mediapasti.com – Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik menolak PKS bergabung ke koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran lantaran kerap mengeluarkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.
“PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat,” kata Mahfuz dalam keterangan resminya, Minggu (28/4).
Mahfuz mencontohkan PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 kerap melakukan serangan negatif kepada Gibran Rakabuming Raka serta Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia juga menilai PKS sempat mengeluarkan narasi dan cap pengkhianat kepada Prabowo lantaran bergabung dalam Kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin usai Pilpres 2019.
“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” ujarnya.
Mahfuz lantas menegaskan selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi. Baginya, narasi seperti demikian memiliki risiko membelah masyarakat secara politis dan ideologis.
“Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo,” kata Mahfuz.
Selain itu, Mahfuz menilai jika PKS bergabung ke koalisi Prabowo pertanda sinyal ada pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.
“Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” kata Mahfuz.
PKS pada Pilpres 2024 lalu mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bersama PKB dan NasDem. Baik PKB dan NasDem belakangan ini memberi sinyal akan bekerja sama dengan Prabowo-Gibran.
PKS pada Sabtu (27/4) lalu menyatakan telah mengundang Prabowo sebagai presiden terpilih untuk hadir ke DPP PKS untuk memberikan ucapan selamat secara langsung.
Sementara Partai Gelora telah ikut mendukung pasangan Prabowo-Gibran bersama Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PBB, PSI hingga Partai Prima di Pilpres 2024.
