Mediapasti.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan sejumlah persiapan pengamanan seiring rencana Presiden Prabowo Subianto mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan telah berkoordinasi dengan Kapolda Kalimantan Timur hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk pengamanan objek vital, seperti Istana Garuda dan Istana Negara.
“Tahun 2025 kami juga akan bikin pos-pos (pengamanan). Ada 12 pos yang akan kami buat,” kata Basuki saat ditemui di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
Sebelumnya, rencana Prabowo berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 atau paling lambat pada 2029 disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Dengan adanya target tersebut, Basuki pun mengatakan pembangunan IKN mesti segera diselesaikan.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan sudah ada arahan dari Prabowo terkait rencana kepindahan ke IKN.
“Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028,” kata Diana melalui keterangan tertulis dari Kementerian PU, dikutip Selasa (10/12).
Diana menegaskan Kementerian PU akan memastikan kesiapan infrastruktur dasar, khususnya dalam rangka pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2025.
Ia memastikan persiapan tersebut sudah mulai dilakukan saat ini.
“Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang,” ujar Diana.
Untuk akhir 2024, Kementerian PU telah menargetkan beberapa penyelesaian beberapa infrastruktur yang akan diresmikan dalam waktu dekat.
Beberapa infrastruktur tersebut adalah Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.
Pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU terdiri dari 109 paket senilai Rp 89 triliun.
Dari total paket tersebut, saat ini 61,7 persennya sudah dikerjakan yang terdiri dari proses batch 1 yang terkontrak 2020 sampai Maret 2023 sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun sebesar 95,8 persen, batch 2 yang terkontrak April 2023 sampai November 2023 sebanyak 31 paket dengan nilai Rp 27,6 triliun sebesar 75,1 persen serta batch 3 yang terkontrak Desember 2023 sampai 2024 sebanyak 38 paket dengan nilai Rp 36,2 triliun sebesar 27,9 persen.
