Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Ikatan Pendidik Nusantara dan PB PGRI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat itu digelar pada Senin (14/7) kemarin.
Pada rapat tersebut, para guru honorer sedang memperjuangkan nasib mereka di depan wakil rakyat. Mereka menyampaikan curahan hatinya tentang kecilnya upah yang didapatkan oleh para guru di seluruh Indonesia.
Bahkan, tangis guru honorer itu pun pecah dan sampai menggebrak meja. Bagaimana momen saat para guru curhat di depan DPR? Simak ulasan lengkapnya sebagai berikut.
Jerit Tangis Guru Honorer di Depan Anggota DPR
Perwakilan tenaga honorer R4 Rerisa di depan DPR mengungkapkan kesejahteraan guru yang tidak diperhatikan. Rerisa mengatakan sudah bertahun-tahun menjadi guru namun tidak masuk dalam database. Bahkan tidak memiliki NIP.
“Kenyataannya di lapangan Kami berbicara di lapangan saja ini Bu Kami R4 itu tidak sesuai dengan apa yang pemerintah tahu kalau pemerintah tahu R4 adalah guru yang tidak bisa masuk ke non database yang hanya terdata di Dapodik,” ucap Rerisa.
Sebagai guru, Rerisa mengatakan mendapat gaji Rp30.000/jam sebagai honorer. Bahkan jika dihitung perbulan hanya mendapatkan gaji sebesar Rp540.000. Ia mengaku tidak memiliki orang dalam sehingga tidak bisa berbuat apa-apa.
“Kalau ibu mau tahu nasib kami Bu Kami menjadi honor murni yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam itu pun bukan perjam sehari tapi satu bulan,” lanjut Rerisa.
Minta Haknya Diperjuangkan
Rerisa melanjutkan jika ia dan rekan-rekannya tidak bisa mendapatkan SK dari Gubernur karena tidak mempunyai jaringan orang dalam. Ia menyoroti guru-guru lain yang bisa mendapatkan SK Gubernur karena punya koneksi orang dalam.
“Kenapa mereka melalui orang dalam yang bisa mendapatkan SK Gubernur sedangkan kami tidak,” ungkap Rerisa.
Di akhir kalimatnya, perempuan yang berasal dari Bengkulu itu meminta DPR untuk memperjuangkan nasib guru honorer di seluruh Indonesia.
Rerisa sampai menggebrak meja meminta diperjuangkan hak-haknya kepada DPR. Selain itu, ia meminta untuk diangkat menjadi PPPK sehingga memiliki kejelasan.
“Perjuangkan kami izinkan kami untuk bisa diangkat menjadi PPPK. Boleh bu. Asalkan punya kejelasan untuk karier kami,” ucap Rerisa.
