MEDIAPASTI – Bekasi sebagai wilayah penyangga ibu kota Jakarta memiliki sejarah panjang.
Daerah di timur Jakarta ini ternyata pernah menjadi ibu kota Kerajaan Tarumanegara sekitar tahun 358-669 Masehi.
Prasasti Tatar Sunda Kuno yang ditemukan di beberapa tempat menyebut Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri sebagai sebutan Bekasi.
Kerajaan Tarumanegara sebagai kerajaan tertua kedua di Indonesia meliputi wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu, Jawa Barat.
Berdasarkan catatan Pemkab dan Pemkot Bekasi, letak Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanegara berada di wilayah Bekasi sekarang ini.
Purnawarman merupakan raja ketiga Kerajaan Tarumanegara yang memerintah tahun 395-434 masehi.
Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan.
Pada masa pemerintahan Purnawarman, rakyat dipimpin secara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah.
Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Selain itu, dia juga menjalankan beberapa proyek besar.
Selama berkuasa, Purnawarman dikenal banyak membuat prasasti yang berisi perjuangan dan pencapaiannya.
Dayeuh Sundasembawa, daerah asal Maharaja Tarusbawa (669-723 M), pendiri Kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan raja-raja sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragumulya (1567-1579 M) sebagai Raja Sunda Kelapa (disebut juga Kerajaan Padjajaran) yang terakhir.
Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberikan informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau atau zaman kuno.
Di antaranya dengan ditemukannya 4 prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan.
Keempat prasasti ini merupakan keputusan (piteket) dari Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi, Jayadewa 1482–1521 M) yang ditulis dalam lima lembar lempeng tembaga.
Sejak abad ke-5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanegara, abad ke-8 Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Padjajaran pada abad ke-14, Bekasi selalu diperebutkan karena salah satu daerah strategis sebagai penghubung antara Pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta).
Selain keberadaan Kerajaan Tarumanegara, Bekasi mempunyai sejarah panjang dan penuh dinamika.
Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke zaman.
Mulai dari zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang hingga perang kemerdekaan Republik Indonesia.
Di zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan Kewedanaan (Distric), termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis.
Saat itu, kehidupan masyarakatnya masih dikuasai para tuan tanah keturunan Cina (Tionghoa). Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang.
Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan dengan melahirkan pahlawan nasional asal Bekasi KH Noer Ali.
Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regenschap Meester Cornelis menjadi KEN Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Hal itu membuat Bekasi menjadi salah satu daerah tertua di Indonesia.
Setelah proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama KEN menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanan, Son menjadi Kecamatan, dan Kun menjadi Desa/Kelurahan.
Saat itu, Ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah. Mula-mula di wilayah Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede). Pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara yaitu Bapak Rubaya Suryanaatamirharja.
Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus. Kedudukannya dikembalikan ke zaman Regenschap Meester Cornelis menjadi Kewedanan.
Kewedanaan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia En Omelanden. Batas Bulak Kapal ke Timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang. Sedangkan, sebelah barat Bulak Kapal termasuk wilayah negara federal sesuai Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1948 No 178 Negara Pasundan.
Kini, Bekasi terbagi menjadi dua wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Kota Bekasi terdiri atas 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Sedangkan Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 23 kecamatan, 180 desa, dan 7 kelurahan.
