APBN2025 – Mediapasti.com

Tag: APBN2025

APBN Defisit Rp104,2 Triliun per Maret 2025, Sri Mulyani: Keuangan Negara Tetap Aman dan Transparan
Mediapasti.com – Per Maret 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencatat defisit sebesar Rp104,2 triliun, setara 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit ini mencapai sekitar 16,9% dari target defisit tahunan yang ditetapkan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

Rincian Pendapatan Negara

Hingga akhir Maret 2025, pendapatan negara mencapai Rp516,1 triliun, atau 17,2% dari target tahunan sebesar Rp3.005,1 triliun. Pendapatan ini terdiri dari:
- Penerimaan Perpajakan: Rp400,1 triliun (16,1% dari target Rp2.490,9 triliun), dengan rincian:
  - Penerimaan Pajak: Rp322,6 triliun (14,7% dari target Rp2.189,3 triliun).
  - Kepabeanan dan Cukai: Rp77,5 triliun (25,7% dari target Rp301,6 triliun).
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp115,9 triliun (22,6% dari target Rp513,6 triliun).
Rincian Belanja Negara

Total belanja negara hingga Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun, atau 17,1% dari pagu anggaran sebesar Rp3.621,3 triliun. Rincian belanja tersebut adalah:
- Belanja Pemerintah Pusat: Rp413,2 triliun (15,3% dari pagu Rp2.701,4 triliun), terdiri dari:
  - Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp196,1 triliun (16,9% dari pagu Rp1.160,1 triliun).
  - Belanja Non-K/L: Rp217,1 triliun (14,1% dari pagu Rp1.541,4 triliun).
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp207,1 triliun (22,5% dari target Rp919,9 triliun).
Untuk menutup defisit, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan anggaran sebesar Rp250 triliun hingga akhir Maret 2025, yang merupakan 40,6% dari target pembiayaan sebesar Rp616,2 triliun.

Penerimaan Pajak Mulai Meningkat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak bruto pada Maret 2025 tumbuh sebesar 9,1%, berbalik dari kontraksi yang terjadi pada Januari (-13%) dan Februari (-4%).

Hal ini menunjukkan pemulihan dalam penerimaan pajak setelah implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) pada awal tahun.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga APBN dan pengelolaan utang secara hati-hati dan transparan.

Meskipun terdapat defisit, pemerintah memastikan bahwa APBN tetap dalam kondisi yang aman dan terkendali.
April 9, 2025
APBN 2025 Defisit Rp31,2 Triliun di Februari: Penyebab, Rincian, dan Strategi Pemerintah

Mediapasti.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun, setara dengan 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3), Sri Mulyani menjelaskan alasan tidak disampaikannya laporan APBN Januari 2025 pada bulan sebelumnya.

Beliau menyebut bahwa data awal tahun cenderung belum stabil karena berbagai faktor, sehingga diperlukan waktu untuk mendapatkan data yang lebih akurat guna menghindari misinterpretasi.

Rincian Belanja Negara

Per 28 Februari 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp348,1 triliun atau sekitar 9,6% dari pagu APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun.

Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp211,5 triliun, sementara transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp136,6 triliun.

Hingga Februari 2025, pendapatan negara mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5% dari target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun.

Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp240,4 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp76,4 triliun.

Keseimbangan primer menunjukkan surplus sebesar Rp48,1 triliun, mencerminkan kemampuan negara dalam mengelola utang.

Sri Mulyani juga melaporkan bahwa realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp220,1 triliun atau 35,7% dari target APBN 2025.

Beliau mengakui adanya penarikan pembiayaan yang cukup besar pada dua bulan pertama tahun 2025, menunjukkan strategi front loading dalam perencanaan pembiayaan.

Maret 13, 2025
Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Pendidikan di Indonesia: Apakah Layanan Pendidikan Terancam?
Mediapasti.com – Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan efisiensi belanja negara sebesar Rp306,7 triliun.

Langkah ini diharapkan dapat menghemat anggaran negara tanpa mengorbankan layanan publik, terutama sektor pendidikan yang sangat diperhatikan oleh Presiden.

Komitmen Pemerintah Terhadap Pendidikan

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa gaji pegawai dan layanan publik, termasuk sektor pendidikan, tidak akan terdampak oleh pemangkasan anggaran ini.

Ia menekankan bahwa Presiden sangat memperhatikan pendidikan, sehingga layanan-layanan pendidikan seperti operasional perguruan tinggi, Kartu Indonesia Pintar, dan program beasiswa tidak akan dikurangi.

Program Pendidikan yang Tetap Berjalan
- Perbaikan Sekolah dan Program Makan Bergizi:
  Pada tahun ini, sebanyak 10 ribu sekolah akan diperbaiki dari total 330 ribu sekolah yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis juga diperuntukkan khusus untuk anak-anak sekolah.
- Operasional Perguruan Tinggi dan Beasiswa:
  Layanan pendidikan seperti operasional perguruan tinggi, Kartu Indonesia Pintar, dan program beasiswa dipastikan tidak terdampak oleh pemangkasan anggaran.
Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Beasiswa

Namun, beberapa program beasiswa mengalami pemotongan anggaran:
- Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K): Pagu awal Rp14,698 triliun, efisiensi sebesar Rp1,31 triliun (9%).
- Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI): Pagu awal Rp194 miliar, efisiensi sebesar 10%.
- Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik): Pagu awal Rp213 miliar, efisiensi sebesar 10%.
- Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB) dan Beasiswa Dosen serta Tenaga Kependidikan: Efisiensi sebesar 25%.
Potensi Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Akibat pemangkasan anggaran, uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa berpotensi naik. Kenaikan ini terjadi karena hampir setengah dari anggaran untuk riset terkena pemangkasan, sehingga biaya operasional perguruan tinggi kemungkinan besar akan meningkat.

Dampak pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga terdampak pemangkasan meski mendapatkan tambahan dana sebesar Rp763,3 miliar.

Dengan adanya penyesuaian, total anggaran meningkat dari Rp25,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun atau hanya sekitar 3,6 persen.
Februari 14, 2025