• https://www.langdonparkatwestcovina.com/
  • Mbokslot
  • https://data.pramukajabar.or.id/
  • http://103.206.170.246:8080/visi/
  • https://siakad.stkippgri-bkl.ac.id/
  • https://lms.rentas.co.id/
  • https://siakad.stkippgri-bkl.ac.id/pengumuman
  • https://yahooo.co.com/
  • https://pmb.stkippgri-bkl.ac.id/info-prodi
  • https://sptjm.lldikti4.id/banner/
  • mbokslot
  • https://solarcity.vn/mua/
  • https://ppm-rekrutmen.com/antam/
  • https://sptjm.lldikti4.id/storage/
  • https://www.langdonparkatwestcovina.com/floorplans
  • https://silancar.pekalongankota.go.id/newsilancar/
  • https://app.mywork.com.au/login
  • https://dms.smhg.co.id/assets/js/hitam-link/
  • https://aeress.org/noticias/
  • https://rsupsoeradji.id/
  • slotplus777
  • https://ibs.rshs.or.id/operasi.php
  • https://tpfx.co.id/jurnal/
  • Mbokslot
  • http://103.81.246.107:35200/templates/itax/-/mbok/
  • https://alpsmedical.com/alps/
  • https://pastiwin777.cfd/
  • https://elibrary.rac.gov.kh/
  • https://heylink.me/Mbokslot.com/
  • https://sman2situbondo.sch.id/
  • https://www.capitainestudy.fr/quest-ce-que-le-mba/
  • EkonomiIndonesia – Mediapasti.com

    Tag: EkonomiIndonesia

    • Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Melambat Jadi 4,7% pada 2025, Ini Penyebabnya

      Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Melambat Jadi 4,7% pada 2025, Ini Penyebabnya

      Mediapasti.com – Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 4,7% pada tahun 2025.

      Angka ini turun dari proyeksi sebelumnya pada Januari 2025 yang berada di level 5,1%.

      Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya akan sedikit meningkat menjadi 4,8%, dan baru pada 2027, Indonesia diprediksi kembali mencapai level 5%.

      Tren ini menunjukkan tantangan serius dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan pelemahan global yang masih berlanjut.

      Perbandingan dengan Negara Lain di Kawasan Asia Timur dan Pasifi

      Indonesia tergolong sebagai negara emerging market di kawasan Asia Timur dan Pasifik bersama dengan Tiongkok (Cina) dan Thailand.

      Proyeksi ekonomi negara-negara tersebut juga menunjukkan tren perlambatan:

      Tiongkok: Tetap tumbuh sebesar 4,5% pada 2025, tidak berubah dari proyeksi sebelumnya.

      Thailand: Diprediksi hanya tumbuh 1,8%, lebih rendah dari Indonesia.

      Kawasan Asia Timur secara keseluruhan tetap menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi global, namun mulai menghadapi tekanan dari faktor eksternal seperti perang dagang, melemahnya permintaan global, dan ketegangan geopolitik.

      Ekonomi Global di Tengah Ketidakpastian

      Secara global, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia hanya mencapai 2,3% pada tahun 2025. Proyeksi ini juga mengalami penurunan dari prediksi awal tahun yang sebesar 2,7%.

      Faktor-faktor utama yang memicu perlambatan global antara lain:

      • Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
      • Kebijakan proteksionis yang semakin menguat di negara maju.
      • Ketidakpastian kebijakan moneter, khususnya suku bunga tinggi yang bertahan lama di AS dan Eropa.
      • Risiko geopolitik, termasuk konflik di Ukraina, Timur Tengah, dan Laut Cina Selatan.

      Bank Dunia menyoroti bahwa negara-negara berkembang paling rentan terdampak, karena mereka bergantung pada perdagangan dan investasi asing untuk mendorong pertumbuhan.

      Tiga Langkah Strategis untuk Negara Berkembang

      Dalam laporan tersebut, Bank Dunia merekomendasikan tiga prioritas utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia:

      1. Memperkuat Kerja Sama Perdagangan
        Meningkatkan integrasi regional dan global untuk mendorong ekspor dan stabilitas rantai pasok.
      2. Memulihkan Kesehatan Fiskal
        Menyeimbangkan kembali anggaran negara melalui reformasi perpajakan dan efisiensi belanja publik.
      3. Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas
        Fokus pada sektor-sektor padat karya dan digitalisasi untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas.

      OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Indonesia

      Selain Bank Dunia, OECD dalam laporan Economic Outlook edisi Juni 2025 juga memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia:

      Pertumbuhan 2025 diperkirakan 4,7%, turun dari proyeksi Maret sebesar 4,9%.

      OECD menyoroti tekanan dari inflasi pangan, tingkat suku bunga tinggi, dan pelemahan ekspor komoditas.

      OECD juga mencatat bahwa program-program bantuan sosial dan subsidi energi Indonesia masih berperan besar dalam menjaga konsumsi rumah tangga, tetapi ketahanan fiskal jangka panjang perlu dijaga.

      Respons Pemerintah: Fokus Jaga Daya Beli dan Stimulus Ekonomi

      Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui bahwa perlambatan ekonomi terjadi secara global. Ia menyebut perang tarif antara Amerika Serikat dan negara-negara lain sebagai salah satu pemicu utama.

      “Dari segi perdagangan, ini terpangkas akibat perang tarif atau tarif resiprokal yang diterapkan oleh AS. Dampaknya membuat proyeksi pertumbuhan banyak negara terkoreksi 0,5 hingga 0,7 persen,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring dari Paris, Rabu (4/6/2025).

      Untuk mengantisipasi tekanan tersebut, pemerintah telah meluncurkan lima paket stimulus ekonomi yang mencakup:

      • Dukungan terhadap sektor UMKM
      • Bantuan langsung tunai untuk menjaga konsumsi
      • Insentif pajak untuk sektor prioritas
      • Subsidi energi dan pangan
      • Investasi infrastruktur strategis

      Airlangga juga menyebut bahwa kebijakan Indonesia sejalan dengan respons negara-negara anggota OECD lainnya yang juga berupaya melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

    • BPS: Jumlah Pengangguran Naik Jadi 7,28 Juta per Februari 2025, Meski TPT Turun Tipis

      BPS: Jumlah Pengangguran Naik Jadi 7,28 Juta per Februari 2025, Meski TPT Turun Tipis

      Mediapasti.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 meningkat sebanyak 0,08 juta orang atau sekitar 83.450 orang, sehingga total menjadi 7,28 juta pengangguran.

      Data ini dirilis dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diumumkan Senin (5/5/2025).

      Pengangguran Naik, Tapi TPT Turun ke 4,76 Persen

      Meski jumlah pengangguran meningkat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru mengalami penurunan secara persentase.

      TPT pada Februari 2025 tercatat 4,76 persen, lebih rendah dibanding Februari 2024 yang sebesar 4,82 persen, dan Agustus 2024 yang berada di angka 4,91 persen.

      Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa lonjakan jumlah penduduk usia kerja membuat jumlah angkatan kerja juga meningkat, meski sebagian masih belum terserap pasar kerja.

      “Dibandingkan Februari 2024, jumlah pengangguran naik sekitar 83.000 orang atau 1,11 persen. Tapi TPT menurun karena jumlah angkatan kerja yang juga meningkat cukup signifikan,” jelas Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS.

      Perempuan Catat Penurunan TPT, Laki-laki Naik Tipis

      TPT perempuan turun dari 4,60 persen menjadi 4,41 persen pada Februari 2025. Sebaliknya, TPT laki-laki justru naik tipis sebesar 0,02 basis poin (bps).

      “Tingkat pengangguran terbuka perempuan menurun, menunjukkan bahwa partisipasi kerja perempuan juga membaik. Namun, laki-laki justru sedikit meningkat,” tambah Amalia.

      Jumlah Penduduk Bekerja Naik 3,59 Juta Orang

      Kabar baik datang dari sisi ketenagakerjaan. Jumlah orang yang bekerja per Februari 2025 naik sebesar 3,59 juta orang menjadi total 145,7 juta pekerja. Rinciannya:

      • Pekerja penuh waktu: 96,48 juta orang (naik 3,21 juta)
      • Pekerja paruh waktu: 37,62 juta orang (naik 0,82 juta)
      • Setengah pengangguran: 11,67 juta orang (turun 0,44 juta)

      Angkatan Kerja dan Penduduk Usia Kerja Bertambah

      Jumlah angkatan kerja pada Februari 2025 mencapai 153,05 juta orang, naik 3,67 juta orang dibanding tahun sebelumnya.

      Sementara itu, penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) meningkat menjadi 216,79 juta orang, bertambah 2,79 juta.

      Amalia menambahkan bahwa banyak warga yang sebelumnya tidak aktif secara ekonomi, kini mulai memasuki pasar tenaga kerja, mencerminkan pemulihan ekonomi dan meningkatnya kepercayaan diri masyarakat.

      Partisipasi Kerja Perempuan Tumbuh Lebih Cepat

      Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan tren positif, khususnya pada pekerja perempuan.

      Pada Februari 2025, TPAK perempuan naik menjadi 56,70 persen, dari sebelumnya 55,41 persen.

      Sementara TPAK laki-laki naik tipis dari 84,02 persen menjadi 84,34 persen.

      “Peningkatan partisipasi kerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, menunjukkan tren positif dari sisi inklusi gender dalam dunia kerja,” kata Amalia.

    • USTR Soroti Hambatan Non-Tarif di Indonesia: Impor Makin Sulit, Sistem OSS dan Neraca Komoditas Jadi Sorotan

      USTR Soroti Hambatan Non-Tarif di Indonesia: Impor Makin Sulit, Sistem OSS dan Neraca Komoditas Jadi Sorotan

      Mediapasti.com – Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) kembali menyoroti kebijakan perdagangan Indonesia dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers.

      Dalam dokumen setebal ratusan halaman itu, Indonesia disebut sebagai negara yang menerapkan sejumlah hambatan perdagangan non-tarif (non-tariff barriers) yang dianggap mengganggu akses pasar bagi pelaku usaha asal AS.

      Salah satu sorotan utama adalah sistem perizinan impor Indonesia yang dinilai tumpang tindih dan menyulitkan dunia usaha.

      Izin Impor API-U dan API-P Dinilai Kaku dan Tidak Fleksibel

      USTR menyoroti kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI yang mewajibkan semua importir memiliki izin impor tertentu, yaitu:

      • API-U (Angka Pengenal Importir Umum): Untuk mendistribusikan barang.
      • API-P (Angka Pengenal Importir Produsen): Untuk kepentingan produksi internal perusahaan.

      Namun, perusahaan tidak diperbolehkan memiliki kedua jenis izin secara bersamaan. Bahkan untuk keperluan uji pasar atau layanan purna jual, importir API-P hanya diizinkan mengimpor barang dalam kondisi baru, sesuai izin usaha, dan harus memenuhi berbagai persyaratan teknis yang ketat.

      OSS Jadi Sumber Masalah Baru: Integrasi Sistem yang Belum Optimal

      Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021, pelaku usaha wajib menggunakan sistem daring Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar perizinan usaha sekaligus izin impor.

      Namun, dalam praktiknya, OSS dinilai belum sepenuhnya efektif. Banyak perusahaan melaporkan kendala teknis, seperti:

      • Proses integrasi antara regulasi pusat dan daerah belum sinkron.
      • Sistem sering mengalami gangguan teknis.
      • Prosedur pendaftaran dan validasi dokumen kerap memakan waktu lama.

      Masalah-masalah ini disebut telah menyebabkan keterlambatan impor dan memperbesar biaya logistik bagi pelaku usaha.

      Kebijakan Neraca Komoditas Perparah Hambatan Impor

      Penerbitan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2024 tentang neraca komoditas turut menjadi perhatian serius dalam laporan USTR. Dalam kebijakan ini, izin impor hanya diberikan apabila kebutuhan dalam negeri dianggap belum mencukupi oleh pemerintah.

      Awalnya hanya berlaku untuk lima komoditas (beras, gula, ikan, daging, dan garam), cakupan kebijakan ini diperluas menjadi 19 produk, termasuk produk non-pertanian. Tahun 2025, bawang putih dimasukkan ke dalam daftar, dan pada 2026 mendatang, rencananya akan ditambah lagi dengan apel, jeruk, dan anggur.

      Menurut USTR, kebijakan ini diterapkan tanpa proses konsultasi yang memadai dengan pelaku usaha dan memperburuk iklim bisnis karena proses implementasi yang tidak konsisten.

      Permendag No. 36/2023 Timbulkan Kemacetan di Pelabuhan

      Regulasi lain yang menuai kritik adalah Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Peraturan ini memperketat izin impor dengan mencakup hampir 4.000 kode HS (Harmonized System).

      Importir diwajibkan mengajukan Persetujuan Teknis ke kementerian teknis, di luar data teknis biasa. Hal ini sempat memicu kemacetan besar di pelabuhan pada Mei 2024 karena ribuan kontainer tertahan akibat izin yang belum lengkap.

      Pemerintah Longgarkan Aturan Lewat Permendag No. 8/2024

      Sebagai respons atas tekanan dari dunia usaha, pemerintah menerbitkan Permendag No. 8 Tahun 2024 pada 17 Mei 2024.

      Peraturan ini mencabut sebagian kewajiban Persetujuan Teknis dan melonggarkan izin impor untuk mayoritas produk.

      Namun, sejumlah barang seperti besi, baja, ban, bahan kimia industri, dan produk tekstil khusus (misalnya masker medis) tetap tunduk pada aturan lama.

      AS Desak Transparansi dan Konsistensi dalam Kebijakan Impor Indonesia

      Dalam kesimpulannya, USTR menilai bahwa kebijakan perdagangan Indonesia masih mengandung:

      • Kurangnya transparansi dalam proses perizinan.
      • Pembatasan kuantitatif yang tidak mencerminkan permintaan pasar.
      • Keterlambatan penerbitan izin, terutama di awal tahun fiskal.

      Laporan ini memperkuat narasi bahwa AS akan terus mendesak Indonesia untuk menyelaraskan kebijakannya dengan prinsip perdagangan bebas dan terbuka.