GARUT — Niat seorang warga menyuarakan kondisi infrastruktur jalan rusak di wilayah selatan Kabupaten Garut justru berbalik menjadi pengalaman traumatis. Kritik yang disampaikan melalui media sosial berubah menjadi tekanan dan intimidasi setelah video keluhan tersebut menyebar luas dan memantik reaksi keras dari orang sekitar kepala desa setempat.
Peristiwa ini bermula ketika seorang pemuda bernama Holis Muhlisin mengunggah rekaman video yang memperlihatkan kondisi jalan desa yang rusak parah di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Garut. Dalam video awal tersebut, Holis merekam permukaan jalan yang berlubang, berlumpur, dan sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Dia menyampaikan kekecewaan atas kondisi infrastruktur yang tak kunjung mendapat perbaikan, meskipun jalan tersebut menjadi akses utama warga untuk aktivitas ekonomi dan pendidikan. Namun, situasi berubah setelah kritik tersebut viral.
Sebuah video lanjutan beredar di media sosial yang memperlihatkan Holis berada dalam sebuah tempat dikelilingi beberapa orang. Dalam rekaman berdurasi beberapa menit itu, suasana terlihat tegang.
Sejumlah pria terdengar melontarkan pertanyaan dengan nada tinggi, disertai kalimat bernada menekan dan menyudutkan. “Hayang ténar sia? Rék ngajago di media sosial [Ingin tenar anda? Mau berlagak jagoan di media sosial],” ujar salah seorang pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap Holis.
Isi video intimidasi itu memperlihatkan Holis duduk terdiam sambil menjawab pertanyaan yang dilontarkan secara beruntun. Beberapa suara terdengar menuduh dirinya sengaja mencari sensasi dan popularitas melalui unggahan video jalan rusak.
Ada pula ucapan bernada kasar yang mempertanyakan motif kritiknya serta mengaitkannya dengan kepentingan pribadi. Dalam situasi tersebut, Holis tampak berusaha menjelaskan maksudnya menyampaikan keluhan sebagai warga, bukan untuk menyerang individu tertentu.
Tekanan psikologis semakin terasa ketika salah satu suara dalam video menyinggung konsekuensi dari tindakan mengunggah kritik ke media sosial. Nada bicara yang meninggi, interupsi saat Holis berbicara, serta posisi duduk yang dikelilingi beberapa orang membuat video itu dinilai publik sebagai bentuk intimidasi, bukan dialog klarifikasi.
Video tersebut memicu gelombang reaksi dari masyarakat luas. Banyak warganet menilai perlakuan itu mencerminkan sikap antikritik dan bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik.
Kritik terhadap kondisi jalan dinilai sebagai hak warga negara, terlebih menyangkut fasilitas umum yang berdampak langsung pada keselamatan dan perekonomian masyarakat desa. “Usut tuntas. bantu @dedimulyadi71,” tulis seorang warganet.
Sorotan publik semakin tajam ketika diketahui sebagian pihak yang terekam dalam video intimidasi diduga memiliki kedekatan dengan aparat desa. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai ruang aman bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan di tingkat pemerintahan paling bawah.
Respons juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sikap tegas bahwa aparat pemerintahan, termasuk kepala desa, wajib memiliki mental siap dikritik. Menurutnya, kritik warga merupakan cermin kondisi riil di lapangan dan menjadi alat koreksi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.
