Mediapasti.com – Per Maret 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencatat defisit sebesar Rp104,2 triliun, setara 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit ini mencapai sekitar 16,9% dari target defisit tahunan yang ditetapkan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.
Rincian Pendapatan Negara
Hingga akhir Maret 2025, pendapatan negara mencapai Rp516,1 triliun, atau 17,2% dari target tahunan sebesar Rp3.005,1 triliun. Pendapatan ini terdiri dari:
- Penerimaan Perpajakan: Rp400,1 triliun (16,1% dari target Rp2.490,9 triliun), dengan rincian:
- Penerimaan Pajak: Rp322,6 triliun (14,7% dari target Rp2.189,3 triliun).
- Kepabeanan dan Cukai: Rp77,5 triliun (25,7% dari target Rp301,6 triliun).
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp115,9 triliun (22,6% dari target Rp513,6 triliun).
Rincian Belanja Negara
Total belanja negara hingga Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun, atau 17,1% dari pagu anggaran sebesar Rp3.621,3 triliun. Rincian belanja tersebut adalah:
- Belanja Pemerintah Pusat: Rp413,2 triliun (15,3% dari pagu Rp2.701,4 triliun), terdiri dari:
- Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp196,1 triliun (16,9% dari pagu Rp1.160,1 triliun).
- Belanja Non-K/L: Rp217,1 triliun (14,1% dari pagu Rp1.541,4 triliun).
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp207,1 triliun (22,5% dari target Rp919,9 triliun).
Untuk menutup defisit, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan anggaran sebesar Rp250 triliun hingga akhir Maret 2025, yang merupakan 40,6% dari target pembiayaan sebesar Rp616,2 triliun.
Penerimaan Pajak Mulai Meningkat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak bruto pada Maret 2025 tumbuh sebesar 9,1%, berbalik dari kontraksi yang terjadi pada Januari (-13%) dan Februari (-4%).
Hal ini menunjukkan pemulihan dalam penerimaan pajak setelah implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) pada awal tahun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga APBN dan pengelolaan utang secara hati-hati dan transparan.
Meskipun terdapat defisit, pemerintah memastikan bahwa APBN tetap dalam kondisi yang aman dan terkendali.
