SriMulyani – Laman 3 – Mediapasti.com

Tag: SriMulyani

Harga Tiket Pesawat Lebaran 2025 Turun 14%! Ini Syarat dan Jadwal Pembelian
Mediapasti.com – Mudik Lebaran 2025 akan terasa lebih ringan bagi masyarakat yang bepergian dengan pesawat.

Pemerintah telah resmi memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Ditanggung Pemerintah (DTP), sehingga harga tiket pesawat domestik turun hingga 14 persen.

Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pemudik dan memastikan kelancaran arus transportasi udara saat periode mudik Lebaran 1446 H.

Pemerintah Berikan Insentif PPN 6% untuk Tiket Pesawat Domestik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah akan menanggung PPN sebesar 6 persen dari total 11 persen yang biasanya dikenakan pada tiket pesawat.

Dengan kebijakan ini, masyarakat hanya perlu membayar PPN sebesar 5 persen, sehingga harga tiket penerbangan domestik mengalami penurunan signifikan.

“PMK ini mengenai pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah sebagian untuk tiket ekonomi domestik bagi masyarakat yang akan melakukan traveling atau perjalanan mudik Lebaran 2025,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya.

Jadwal Pembelian & Periode Perjalanan: Jangan Lewatkan Kesempatan!

Insentif ini hanya berlaku dalam periode tertentu, sehingga masyarakat yang ingin menikmati harga tiket pesawat lebih murah harus memperhatikan jadwal berikut:
- Periode pembelian tiket: 1 Maret – 7 April 2025
- Periode keberangkatan: 24 Maret – 7 April 2025
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pemudik dapat merencanakan perjalanan mereka lebih awal agar dapat menikmati tarif penerbangan yang lebih terjangkau.

Landasan Hukum: PMK 18/2025, Pajak Ditanggung Pemerintah

Pemberlakuan insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 tentang PPN yang Ditanggung Pemerintah untuk tiket kelas ekonomi penerbangan domestik.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga kestabilan harga tiket selama musim mudik yang biasanya mengalami lonjakan harga.

“PMK ini berlaku untuk pembelian tiket tanggal 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025, dengan jadwal penerbangan antara 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025,” tambah Sri Mulyani.

Dampak Positif

Turunnya harga tiket pesawat domestik diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ingin mudik dengan nyaman tanpa harus terbebani oleh kenaikan tarif penerbangan.

Langkah ini juga mendukung sektor pariwisata dengan meningkatkan mobilitas masyarakat di berbagai daerah.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi lonjakan penumpang di jalur darat, terutama di titik-titik kemacetan utama saat arus mudik dan arus balik Lebaran.

Dengan pilihan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau, masyarakat memiliki lebih banyak opsi transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.
Maret 3, 2025
Daftar Lengkap Pengurus BPI Danantara: Tony Blair hingga Erick Thohir Masuk Jajaran Dewan Pengawas
Mediapasti.com – Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam sebuah seremoni di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Peluncuran ini menandai langkah besar pemerintah dalam mengelola investasi strategis nasional.

Sebelum peresmian, Prabowo menandatangani sejumlah regulasi penting terkait BUMN dan BPI Danantara, yakni:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara.
- Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara.
Susunan Pengurus BPI Danantara

Dewan Pengawas:
- Ketua: Menteri BUMN, Erick Thohir
- Wakil Ketua: Muliaman Hadad (mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan)
- Anggota: Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
- Anggota Kehormatan: Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair
Badan Pelaksana:
- Chief Executive Officer (CEO): Rosan Perkasa Roeslani (Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM)
- Chief Operating Officer (COO): Dony Oskaria (Wakil Menteri BUMN)
- Chief Investment Officer (CIO): Pandu Sjahrir (Managing Partner Indies Capital, Founding Partner AC Ventures)
Dewan Penasihat:

Presiden Prabowo juga menggandeng sejumlah tokoh nasional dan organisasi keagamaan dalam dewan penasihat, antara lain:
- Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
- Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
- Organisasi Keagamaan: Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
Strategi dan Harapan

BPI Danantara dibentuk dengan tujuan mengelola investasi strategis yang bertujuan meningkatkan perekonomian nasional.

Melalui badan ini, pemerintah menargetkan optimalisasi aset negara, menarik investasi asing, dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

Dengan susunan pengurus yang diisi oleh tokoh-tokoh berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, dan investasi, diharapkan BPI Danantara dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Februari 25, 2025
Pemerintah Tegaskan: Efisiensi Anggaran Tidak Boleh Sebabkan Kenaikan Uang Kuliah

Mediapasti.com – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan tidak boleh berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga hanya mencakup aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, kegiatan seremonial, serta belanja alat tulis kantor (ATK).

Meskipun demikian, bantuan operasional perguruan tinggi tetap akan terkena dampak, khususnya pada item belajar.

“Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru 2025-2026, yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli,” tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Pemerintah Teliti Detail Anggaran Operasional Perguruan Tinggi

Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah akan meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, agar tidak terdampak kebijakan efisiensi.

Tujuannya adalah memastikan perguruan tinggi tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat yang diemban.

“Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi,” ujarnya.

Mendiktisaintek: Efisiensi Anggaran Berpotensi Pengaruhi UKT

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan kenaikan uang kuliah di perguruan tinggi.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari pagu awal Rp56,607 triliun.

Namun, pihaknya sedang mengusulkan agar pemotongan tersebut hanya sebesar Rp6,78 triliun guna tetap mempertahankan sejumlah program prioritas.

“Kami menyisir anggaran antara pagu awal, efisiensi yang diminta, serta usulan kami untuk mempertahankan kinerja kementerian,” ujar Satryo dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025).

DPR Minta UKT Tidak Naik Meski Ada Efisiensi Anggaran

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, meminta Kemendiktisaintek tidak menaikkan biaya UKT di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Ia menekankan bahwa dalam Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi anggaran, bantuan sosial tidak boleh dipotong.

Mengacu pada Inpres tersebut, Ledia meminta Kemendiktisaintek tidak memotong anggaran bantuan operasional PTN hingga beasiswa.

“Kemarin tuh Komisi X sudah mengingatkan pengurangan bantuan operasional PTN itu tidak boleh menyebabkan UKT naik,” ujar Ledia di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Februari 14, 2025