Mediapasti.com – Kasus memilukan menimpa MI (10), seorang siswa kelas IV SD Yayasan Abdi Sukma di Medan, Sumatera Utara, yang viral di media sosial. Video yang memperlihatkan MI duduk di lantai kelas karena menunggak uang sekolah selama tiga bulan memicu simpati dan perhatian publik.
Ibu MI, Kamelia (38), seorang relawan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), tak kuasa menahan tangis melihat anaknya dipermalukan di depan teman-temannya.
Kronologi Kejadian
Kejadian bermula sejak 6 Januari 2024. MI dihukum duduk di lantai selama tiga hari berturut-turut karena orang tuanya belum melunasi SPP.
Ketika Kamelia mengetahui hal ini dari teman-teman anaknya, ia segera mendatangi sekolah.
“Saya sedih sekali. Anak saya hanya ingin belajar,” ucapnya penuh haru.
Wali kelas HRYT mengklaim bahwa hukuman tersebut adalah bagian dari aturan sekolah, meski Kepala Sekolah, Juli Sari, kemudian menyatakan bahwa tidak ada kebijakan seperti itu di tingkat yayasan.
Juli juga menyebut peraturan ini adalah inisiatif pribadi HRYT dan pihak sekolah telah meminta maaf atas insiden tersebut.
Perjuangan Kamelia dan Respons Publik
Sebagai seorang ibu dengan kondisi ekonomi sulit, Kamelia mengandalkan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pendidikan anaknya.
Namun, keterlambatan pencairan dana membuatnya kesulitan membayar SPP.
Ia bahkan berencana menggadaikan ponselnya untuk melunasi tunggakan tersebut.
Setelah insiden ini viral, banyak relawan dan dermawan menawarkan bantuan untuk melunasi SPP MI.
Kamelia berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar tidak ada lagi anak-anak yang dipermalukan karena kesulitan ekonomi.
Sekolah telah mengambil langkah diskorsnya wali kelas HRYT dan mengkaji sanksi lebih lanjut.
Juli Sari menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan tidak diskriminatif.
Sejak berita ini mencuat, berbagai pihak, termasuk organisasi sosial dan pemerintah setempat, telah menghubungi keluarga MI untuk memberikan bantuan.
Diskusi tentang peningkatan efektivitas program bantuan pendidikan, seperti KIP, juga semakin mengemuka di media sosial dan forum publik.
