Mediapasti.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar Rp306,69 triliun.
Penghematan ini dilakukan melalui pemangkasan belanja perjalanan dinas dan honor, baik di tingkat kementerian/lembaga (KL) maupun pemerintah daerah (Pemda).
Langkah tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025. Berikut rincian kebijakan dan dampaknya terhadap perekonomian.
Rincian Pemangkasan Anggaran
- Belanja Kementerian/Lembaga (KL): Anggaran KL dipangkas sebesar Rp256,1 triliun.
- Dana Transfer ke Daerah (TKD): Pemotongan sebesar Rp50,59 triliun.
Namun, Prabowo menekankan bahwa penghematan hanya dilakukan pada belanja yang dinilai tidak mendesak, seperti perjalanan dinas. Sementara, pengeluaran penting seperti gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos) tetap diprioritaskan.
Target Penghematan dan Tanggapan Ekonomi
Penghematan anggaran ini memicu berbagai tanggapan dari para ahli ekonomi. Salah satunya adalah Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, yang menilai bahwa langkah ini wajar mengingat banyaknya program besar yang direncanakan Prabowo, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi memperlebar defisit anggaran dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Wisatawan domestik yang berasal dari perjalanan dinas adalah salah satu penopang sektor pariwisata. Pemangkasan ini akan memukul sektor perhotelan, restoran, hingga transportasi,” ungkap Ronny.
Dampak ke Sektor Pariwisata
Kebijakan serupa pernah diterapkan Presiden ke-7 Joko Widodo, yang memotong anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Dampaknya cukup signifikan, dengan protes keras dari pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Pemangkasan perjalanan dinas berdampak langsung pada:
- Industri Perhotelan: Penurunan jumlah tamu dari kalangan pemerintah.
- Restoran dan Transportasi: Berkurangnya konsumen dari perjalanan dinas.
- Pertumbuhan Pariwisata Daerah: Penurunan aktivitas yang biasanya didukung oleh kegiatan dinas.
Mengapa Kebijakan Ini Diterapkan?
Menurut Yusuf Rendy Manilet, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kebijakan ini, di antaranya:
- Pendanaan Program MBG: Salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.
- Pembentukan Kementerian Baru: Membutuhkan anggaran tambahan.
- Kegagalan Implementasi PPN 12% Secara Umum: Peningkatan tarif PPN hanya diberlakukan untuk barang mewah, sehingga proyeksi penerimaan pajak menurun.
Solusi untuk Memitigasi Dampak
Para ahli ekonomi menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah untuk mengurangi dampak negatif kebijakan ini, terutama pada sektor pariwisata. Beberapa solusi yang diusulkan adalah:
- Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata: Promosi pariwisata untuk menarik wisatawan domestik dan internasional.
- Meningkatkan Daya Beli Masyarakat: Memberikan stimulus ekonomi agar konsumsi masyarakat tetap terjaga.
- Diversifikasi Sumber Pendapatan Pariwisata: Mengurangi ketergantungan pada perjalanan dinas sebagai motor ekonomi sektor jasa.
Pemangkasan APBN 2025 yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk efisiensi anggaran dalam mendukung program-program prioritas. Namun, langkah ini juga membawa konsekuensi besar, terutama pada sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran.
Untuk meminimalkan dampak, diperlukan strategi jangka panjang yang berfokus pada penguatan sektor lain dan peningkatan daya beli masyarakat.
Kebijakan ini akan menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
