Suasana pendaftaran Calon Kepala Desa di Kabupaten Bekasi mulai memanas. Ribuan simpatisan turun ke jalan, iring-iringan kendaraan memadati jalan desa.
Spanduk dibentangkan, bendera dikibarkan, yel-yel diteriakkan. Seolah semua terlihat kompak dan penuh semangat.
Tapi sebentar… Kalau yang maju lagi adalah kepala desa petahanan, pertanyaan warga seharusnya bukan, “Seramai apa pendaftarannya?” melainkan, “Apa saja hasil kerjanya selama menjabat?”
Lima tahun, bahkan ada yang lebih.
Sudahkah pembangunan benar-benar merata?
Jalan lingkungan sudah bagus semua?
Saluran air berfungsi?
Rumah warga miskin yang reyot sudah dibantu? Pelayanan publik makin baik?
Atau yang berkembang justru cerita-cerita soal proyek titipan, keluarga yang makin sejahtera, sementara warga masih gigit jari? Lalu bagaimana dengan Dana Desa yang nilainya miliaran rupiah setiap tahun? Sudah dikelola secara transparan? Tepat sasaran?
Atau jangan-jangan ada anggaran yang “mengembang” di atas kertas, tetapi “menyusut” saat sampai ke lapangan?. Jangan sampai muncul sindiran pedas dari warga:
“Korupsi dulu buat modal nyalon lagi, nanti kalau kepilih tinggal balikin modal.” Kalimat itu memang satir. Tapi kalau pemerintah desa bersih dan bekerja dengan baik, tentu tidak akan ada ruang bagi nyinyiran seperti itu.
Pilkades bukan sekadar adu massa saat pendaftaran, melainkan adu rekam jejak, adu integritas, dan adu keberpihakan kepada rakyat. Kalau memang selama menjabat kerjanya nyata, warga pasti memilih tanpa harus dipaksa. Tapi kalau yang dibanggakan cuma iring-iringan kendaraan, sementara hasil kerja minim, ya warga juga sudah semakin pintar menilai.
Bagaimana Pilkades di desa kalian? Masih soal visi-misi… atau sudah mulai saling buka borok?
