Aksi demo tolak proyek strategis nasional (PSN) yang berlangsung selama enam hari di Air Bangis, Sumatera Barat, telah menarik perhatian publik.

Warga setempat yang menolak proyek strategis nasional di wilayah Air Bangis telah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat.

Aksi penolakan proyek strategis nasional di Air Bangis tersebut akhirnya berujung pada pemulangan paksa sejumlah warga dan penahanan 17 orang oleh pihak kepolisian.

Kejadian ini mengundang keprihatinan dan mengundang respons dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani.

Dilansir BandungInsider.com dari Ombudsman RI, dalam sebuah pernyataan, Yefri Heriani mengungkapkan niat Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan maladministrasi dan proses pengusulan proyek strategis nasional (PSN) di Air Bangis.

Demo yang berlangsung selama beberapa hari telah menimbulkan kekhawatiran akan pelaksanaan proyek ini dan dampaknya terhadap masyarakat setempat.

Salah satu poin penting dalam investigasi ini adalah keberlanjutan dari klaim Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, terkait kebersihan dan kejelasan tanah yang akan dijadikan lokasi PSN.

Pernyataan Gubernur dalam surat pengusulan proyek kepada Kemenko Maritim dan Investasi tentang kondisi tanah tersebut akan menjadi salah satu fokus pemeriksaan.

Namun, tanggapan terhadap aksi demo dan perlawanan warga pun tidak luput dari perhatian Yefri. iamenyayangkan sikap Gubernur Sumatera Barat yang tidak bertemu langsung dengan warga yang datang dari jauh untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Yefri berpendapat bahwa sebagai kepala daerah, seharusnya Gubernur Mahyeldi Ansharullah menunjukkan sikap bijak dengan melayani masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka.

Lebih lanjut, Yefri juga menyoroti penangkapan dan penahanan sejumlah individu selama demo berlangsung.

Di antara mereka yang ditahan terdapat tokoh masyarakat, advokat, pendamping masyarakat, dan wartawan.