Mediapasti.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan kebijakan baru yang menetapkan keikutsertaan dalam program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat wajib bagi masyarakat yang ingin menerima berbagai bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bantuan tersebut mencakup beasiswa pendidikan, bantuan sosial, sambungan listrik baru, hingga program rumah tidak layak huni (rutilahu).
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah lebih merata dan tidak terpusat pada satu keluarga saja.
“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” ujar Dedi Mulyadi di Bandung, dikutip dari Antara, Senin (28/4/2025).
Vasektomi: Peran Aktif Pria dalam Program KB
Dedi menekankan pentingnya partisipasi pria dalam program KB, khususnya melalui metode vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP).
Ia mengungkapkan bahwa banyak keluarga prasejahtera memiliki anak dalam jumlah banyak, padahal kondisi ekonomi mereka terbatas.
“Saya tidak tahu, rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.
Menurutnya, dengan melibatkan pria dalam program KB, beban reproduksi tidak hanya ditanggung oleh perempuan.
Ia juga menyoroti bahwa metode kontrasepsi pada perempuan seringkali menghadapi kendala, seperti lupa minum pil KB.
Integrasi Data Kependudukan dan Kepesertaan KB
Untuk mendukung kebijakan ini, Pemprov Jabar akan mengintegrasikan data kependudukan dengan data kepesertaan KB.
Verifikasi penerima bantuan ke depan akan dilakukan melalui data tersebut.
“Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius,” tegas Dedi.
Insentif untuk Desa Istimewa
Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Jabar akan memberikan penghargaan kepada desa-desa yang memenuhi kriteria sebagai Desa Istimewa.
Salah satu syaratnya adalah keberhasilan dalam program KB. Desa yang terpilih akan mendapatkan hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar.
“Desa Istimewa adalah desa yang berhasil dalam KB, pelayanan pendidikan rakyat, kesehatan warga, tidak ada angka kematian ibu, tidak ada kematian anak, tak ada stunting, pengelolaan sampah baik, dan beberapa indikator penilaian lain,” jelas Dedi.
