MEDIAPASTI.COM , JAKARTA ,Program pemulihan ekonomi serta membangun keamanan serta tujuan melindungi masyarakat, Kondisi pemerintahan saat pandemi COVID-19 membuat kebijakan kebijakan, hukum dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik pada tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapendemi, khususnya dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan menciptakan keamanan.
Kebijakan ini dilaksanakan dengan optimalisasi proses penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan kebijakan zona fisik (physical distancing)
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki pembangunan pascapandemi covid-19. PEN agar nantinya negara siap menghadapi ancaman yang bisa membuat stabilitas keuangan.
Peran Kejaksaan RI yang dibutuhkan, hadir untuk mengawal program tersebut berjalan sesuai selera.
Program PEN dituangkan dalam bentuk Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama wabah virus Corona melanda
Berkaca realitas itu, Kejaksaan RI akan menggelar Rapat Kerja Tahun 2020 pada 14-16 Desember 2020 di Gedung Tanggal Kartika Adhyaksa, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, berkomitmen untuk meningkatkan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kejaksaan RI tahun 2020- 2024
Kejaksaan RI juga tetap berpedoman pada visi dan misi Presiden Joko Widodo, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia; peningkatan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; serta pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
Raker tersebut mengusung tema ‘Komitmen Kejaksaan Menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional’. Jaksa Agung ST Burhanuddin akan membacakan laporan, kemudian dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo sekaligus memberikan pengarahan secara virtual.
Rapat kerja tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni dilakukan melalui virtual / berani yang akan diikuti oleh Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, para Jaksa Agung Muda (JAM),
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, para pejabat eselon II, serta seluruh kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri
Dalam Raker ini juga diikuti sekitar 4.386 (empat ribu tiga ratus delapan puluh enam) warga Adhyaksa di seluruh Indonesia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat dan kemanan tetap kondusif dan terjaga
( ahcmad)
