Mediapasti.com – Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis dan sorotan dunia usai Presiden Yoon Suk Yeol menerapkan status darurat militer pada Selasa (3/12) malam.
Yoon mengumumkan darurat militer dengan alasan kekuatan anti negara yang ingin memberontak. Kekuatan yang dia maksud adalah oposisi yang menguasai Majelis Nasional.
Deklarasi itu memicu kritik keras dari berbagai pihak hingga pemakzulan terhadap presiden. Enam jam setelahnya, Yoon mengatakan akan mencabut deklarasi darurat militer.
Ribuan orang berdemonstrasi di luar gedung parlemen sambil meneriakkan desakan untuk memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12) waktu setempat.
Mereka berkumpul di luar gedung parlemen dan di jalan-jalan sekitarnya. Pada pukul 01.00 pagi waktu setempat, semakin banyak orang yang berdatangan.
“Makzulkan Presiden Yoon,” suara teriakan massa di depan gedung parlemen, dikutip Reuters.
Demonstran juga meminta status darurat militer dicabut, serta meminta parlemen melindungi demokrasi. Para pengunjuk rasa marah dan bingung ketika Yoon menetapkan status darurat militer dengan alasan mengusir ‘hantu komunis’.
Kronologi
Sekitar pukul 22.00 malam waktu setempat, Yoon mengumumkan darurat militer yang disiarkan di televisi.
Dalam status darurat ini, kegiatan politik dan media dibatasi. Keputusan tersebut juga meminta para dokter yang mogok untuk kembali bekerja.
Mereka yang melanggar darurat militer bisa ditangkap tanpa surat perintah, demikian dikutip Reuters.
Penetapan darurat militer ini dilakukan di tengah pertikaian di parlemen mengenai Rancangan Undang-undang anggaran.
Yoon menuduh Majelis Nasional sebagai kekuatan anti negara dan sarang penjahat. Dia juga menyebut legislator diktator dan berusaha melemahkan upaya peradilan, administrasi, dan menghancurkan tatanan demokrasi.
Dalam pidatonya, dia menuduh anggota parlemen memangkas semua anggaran utama yang penting bagi fungsi inti negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik.
“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara. Dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip AFP.
“Tanpa memperhatikan mata pencaharian rakyat, partai oposisi telah melumpuhkan pemerintahan semata-mata demi pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan,” tambahnya.
Kebijakan mengejutkan tersebut dilakukan saat Partai Kekuatan Rakyat pimpinan Yoon terus berselisih dengan Partai Demokrat, yang merupakan oposisi utama.
Kedua pihak terus berseteru mengenai Rancangan Undang-undang anggaran tahun depan. Minggu lalu, anggota parlemen oposisi menyetujui rencana anggaran yang dikurangi secara signifikan melalui komite parlemen.
“Majelis Nasional kita telah menjadi surga bagi para penjahat, sarang kediktatoran legislatif yang berupaya melumpuhkan sistem peradilan dan administratif serta menumbangkan tatanan demokrasi liberal kita,” tuding Yoon.
Ia menuduh anggota parlemen oposisi memangkas semua anggaran utama yang penting bagi fungsi inti negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik.
Pemerintahan Yoon menilai persetujuan ini mengubah negara menjadi surga narkoba dan negara dengan kekacauan keamanan publik.
Yoon kemudian melabeli oposisi sebagai “kekuatan anti-negara yang berniat menggulingkan rezim” dan menyebut keputusannya “tak terelakkan”.
“Saya akan memulihkan negara ke keadaan normal dengan menyingkirkan kekuatan anti-negara sesegera mungkin,” pungkasnya.
Tak lama setelah itu, Partai Demokrat yang merupakan oposisi dan menguasai Majelis Nasional menyerukan semua anggota parlemen untuk berkumpul dan memulai proses pencabutan darurat militer.
Pemimpin partai berkuasa Han Dong-hoon, juga bergabung dalam seruan pembatalan. Anggota parlemen lain juga terus berdatangan.
Di luar gedung, pasukan keamanan siaga. Beberapa anggota parlemen masuk dengan menerobos pasukan itu.
Beberapa jam kemudian anggota parlemen yang berkumpul sudah mencapai 150 orang, ini angka yang cukup dan memenuhi kuorum untuk membahas atau memutuskan sesuatu.
Menjelang pukul 01.00 malam, pasukan militer berusaha merangsek ke gedung. Namun, anggota parlemen mencegahnya.
Para anggota parlemen lalu menggelar sidang pleno dan mengusulkan pencabutan status darurat militer. Usulan ini disetujui 190 anggota dengan suara bulat.
Ketua DPR juga menyatakan status darurat militer yang ditetapkan Yoon tak sah.
Setelah keputusan itu muncul, pasukan militer meninggalkan gedung Majelis Nasional.
Lalu, sekitar pukul 04.26, Yoon mencabut deklarasi darurat militer, demikian dikutip Korea Herald.
