Mediapasti.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencegah 13 orang agar tidak bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan, dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa permintaan pencegahan telah diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi pada 26 Juni 2025, dan berlaku efektif mulai 27 Juni.
“Dalam perkara BRI ini, 13 orang telah dilakukan pencegahan ke luar negeri,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Meski begitu, KPK belum mengungkapkan identitas para pihak yang dicekal karena perkara masih dalam tahap penyidikan awal. Penetapan tersangka belum dilakukan, karena kasus masih berjalan di bawah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum.
KPK sebelumnya mengumumkan bahwa penyidikan ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun di lingkungan BRI. Proyek tersebut berlangsung selama periode 2020–2024 dan diduga sarat penyimpangan.
Pada Kamis (26/6), penyidik telah memeriksa mantan Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto, sebagai saksi. Di hari yang sama, tim KPK juga menggeledah dua kantor pusat BRI di kawasan Sudirman dan Gatot Subroto, Jakarta.
Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen pengadaan, data elektronik, dan catatan keuangan yang berkaitan dengan proyek EDC.
KPK menyatakan akan terus mendalami keterlibatan para pihak dalam pengadaan proyek ini, terutama peran eks pejabat tinggi BRI. Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung intensif.
