Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menginstruksikan agar semua kementerian menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk menekan polusi udara di Jabodetabek.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan instruksi itu disampaikan Luhut dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait polusi udara di Jabodetabek pada Jumat (18/8).
“Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home. Nanti semua kementerian WFH,” kata Heru di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (18/8).
Tak hanya bekerja dari rumah, Luhut juga menginstruksikan pengetatan kendaraan ganjil genap dan menaikkan tarif parkir. “Pak Menteri kan menyarankan WFH, terus lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain,” ujarnya.
Selain kementerian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah mulai 21 Agustus 2023.
Heru menyampaikan kebijakan bekerja dari rumah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya berlaku bagi pegawai yang tidak melakukan pelayanan secara langsung.
“Pemda DKI udah mulai tanggal 21. Kalau saya yang tidak bersentuhan dengan masyarakat, rumah sakit dan sekolah tidak (WFH),” ucap Heru.
Heru juga menginstruksikan anak sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 pada 4-7 September 2023.
“PJJ nanti di tanggal 4-7 (September). Di luar itu WFH yang tidak bersentuhan tadi PJJ, rumah sakit, dan seterusnya. PJJ untuk KTT saja,” kata Heru.
Pemerintah menghelat rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait polusi udara di Jabodetabek pada Jumat (18/8) siang.
Rapat itu turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar juga hadir.
