EkonomiIndonesia – Laman 2 – Mediapasti.com

Tag: EkonomiIndonesia

Indonesia Perkuat Negosiasi Dagang dengan AS, Fokus pada Energi, Ekspor, dan Akses Teknologi
Mediapasti.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perkembangan terbaru terkait negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Dalam lawatannya ke AS, tim dari Pemerintah Indonesia yang dipimpin langsung olehnya telah bertemu dengan sejumlah tokoh penting, termasuk Jamieson Greer (Duta Besar Perwakilan Dagang AS/USTR), Scott Bessent (Menteri Keuangan AS), dan Howard Lutnick (Menteri Perdagangan AS).

Pertemuan ini menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk memperkuat hubungan dagang dan mencegah potensi hambatan perdagangan, termasuk serangan tarif tinggi yang sempat terjadi pada era Presiden Donald Trump.

Lima Kepentingan Nasional Jadi Prioritas dalam Proposal Dagang

Dalam negosiasi tersebut, Indonesia telah mengajukan proposal yang mempertimbangkan lima kepentingan nasional utama:
1. Ketahanan Energi: Menjaga pasokan energi nasional melalui kerja sama strategis.
2. Akses Pasar Ekspor: Meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar AS dengan tarif yang lebih kompetitif.
3. Deregulasi Usaha: Mempermudah iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam negeri.
4. Kolaborasi Industri Strategis: Mengembangkan rantai pasok (supply chain) bersama AS di sektor industri strategis dan critical minerals.
5. Transfer Ilmu dan Teknologi (Iptek): Mendapatkan akses teknologi di bidang kesehatan, pertanian, dan energi terbarukan.
AS Sambut Positif Pendekatan Indonesia

Menurut Airlangga, pendekatan yang dilakukan Indonesia mendapatkan respons positif dari otoritas AS, termasuk USTR, Departemen Perdagangan, dan Departemen Keuangan. Sebagai bentuk apresiasi, pihak AS membuka ruang dialog lanjutan dan menyepakati akan ada pembahasan teknis detail dalam dua minggu ke depan.

“Dialog teknis ini menjadi krusial karena akan menentukan struktur kerja sama yang saling menguntungkan ke depannya,” jelas Airlangga pada Jumat (25/4).

Indonesia Siapkan 5 Sektor Prioritas dan Working Group

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan lima sektor khusus untuk dibahas dalam negosiasi mendalam tersebut. Selain itu, working group juga telah dibentuk untuk mempercepat proses diskusi teknis dan implementasi.

Airlangga menyebut Indonesia kini menjadi satu dari 20 negara yang sudah memasuki fase awal negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat.

Kolaborasi dengan Pelaku Bisnis dan Asosiasi Internasional

Dalam mempersiapkan negosiasi, Pemerintah Indonesia tidak berjalan sendiri. Pemerintah aktif menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi bisnis dan pelaku industri besar seperti Asosiasi Semikonduktor Indonesia, US-ASEAN Business Council, Amazon, Boeing, Microsoft, dan Google.

“Kami pastikan pendekatan yang dilakukan tetap melibatkan konsultasi internal secara menyeluruh agar hasilnya adil dan seimbang,” kata Airlangga.
April 25, 2025
APBN Defisit Rp104,2 Triliun per Maret 2025, Sri Mulyani: Keuangan Negara Tetap Aman dan Transparan
Mediapasti.com – Per Maret 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencatat defisit sebesar Rp104,2 triliun, setara 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit ini mencapai sekitar 16,9% dari target defisit tahunan yang ditetapkan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

Rincian Pendapatan Negara

Hingga akhir Maret 2025, pendapatan negara mencapai Rp516,1 triliun, atau 17,2% dari target tahunan sebesar Rp3.005,1 triliun. Pendapatan ini terdiri dari:
- Penerimaan Perpajakan: Rp400,1 triliun (16,1% dari target Rp2.490,9 triliun), dengan rincian:
  - Penerimaan Pajak: Rp322,6 triliun (14,7% dari target Rp2.189,3 triliun).
  - Kepabeanan dan Cukai: Rp77,5 triliun (25,7% dari target Rp301,6 triliun).
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp115,9 triliun (22,6% dari target Rp513,6 triliun).
Rincian Belanja Negara

Total belanja negara hingga Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun, atau 17,1% dari pagu anggaran sebesar Rp3.621,3 triliun. Rincian belanja tersebut adalah:
- Belanja Pemerintah Pusat: Rp413,2 triliun (15,3% dari pagu Rp2.701,4 triliun), terdiri dari:
  - Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp196,1 triliun (16,9% dari pagu Rp1.160,1 triliun).
  - Belanja Non-K/L: Rp217,1 triliun (14,1% dari pagu Rp1.541,4 triliun).
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp207,1 triliun (22,5% dari target Rp919,9 triliun).
Untuk menutup defisit, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan anggaran sebesar Rp250 triliun hingga akhir Maret 2025, yang merupakan 40,6% dari target pembiayaan sebesar Rp616,2 triliun.

Penerimaan Pajak Mulai Meningkat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak bruto pada Maret 2025 tumbuh sebesar 9,1%, berbalik dari kontraksi yang terjadi pada Januari (-13%) dan Februari (-4%).

Hal ini menunjukkan pemulihan dalam penerimaan pajak setelah implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) pada awal tahun.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga APBN dan pengelolaan utang secara hati-hati dan transparan.

Meskipun terdapat defisit, pemerintah memastikan bahwa APBN tetap dalam kondisi yang aman dan terkendali.
April 9, 2025
Presiden Prabowo Bahas Keuangan Inklusif dan APBN 2026 di Istana
Mediapasti.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat penting di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/3/2025), dengan agenda utama membahas keuangan inklusif dan APBN 2026.

Rapat ini dihadiri sejumlah pimpinan bank dan pejabat tinggi negara.

Sejumlah direktur utama bank BUMN yang hadir, antara lain:
- Sunarso – Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Nixon Napitupulu – Dirut Bank Tabungan Negara (BTN)
- Darmawan Junaidi – Dirut Bank Mandiri
- Royke Tumilaar – Dirut Bank Negara Indonesia (BNI)
Selain itu, hadir juga beberapa menteri dan pejabat tinggi, termasuk:
- Airlangga Hartarto – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Sri Mulyani – Menteri Keuangan
- Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri
- Rosan Roeslani – Menteri Investasi dan Hilirisasi
- Gus Ipul – Menteri Sosial
- Dony Oskaria – Wakil Menteri BUMN
- Perry Warjiyo – Gubernur Bank Indonesia (BI)
- Mahendra Siregar – Ketua OJK
- Purbaya Yudhi Sadewa – Ketua LPS
- Ivan Yustiavandana – Kepala PPATK
- Amalia Adininggar Widyasanti – Kepala BPS
Pembahasan Keuangan Inklusif

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pertemuan ini membahas keuangan inklusif dan sistem perbankan di Indonesia.

“Mungkin ini mengenai keuangan inklusif, rekening,” kata Airlangga.

Usai rapat ini, Presiden Prabowo dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) untuk membahas lebih lanjut kebijakan fiskal 2026.

APBN 2026 dan KEM PPKF

Selain keuangan inklusif, Presiden juga menggelar pertemuan khusus untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2026.

Hadir dalam pembahasan ini:
- Rachmat Pambudy – Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Thomas Djiwandono – Wakil Menteri Keuangan
- Anggito Abimanyu – Wakil Menteri Keuangan
- Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan
Airlangga menyebut bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari siklus APBN 2026 yang akan diajukan ke DPR.

“Rapat ini membahas KEM PPKF. Kita akan mengetahui hasilnya nanti,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Wamenkeu Anggito Abimanyu menambahkan bahwa rapat ini bertujuan untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap tantangan ekonomi mendatang.

“Kita melaporkan pokok-pokok kebijakan fiskal kepada Presiden,” katanya.
Maret 27, 2025