Mediapasti.com – Aksi demonstrasi Indonesia Gelap kembali terjadi di depan Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025). Demo ini bertepatan dengan pelantikan kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk mendorong para kepala daerah agar lebih berpihak kepada rakyat dalam membuat kebijakan.
“Kami mengambil momentum pelantikan ini untuk menegaskan bahwa kepala daerah memiliki beban dan tanggung jawab besar dalam menyejahterakan rakyatnya,” ujar Herianto saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/2/2025).
Pemerintah Bungkam, Demo Diperbesar
Aksi ini merupakan puncak kekecewaan mahasiswa, setelah demo sebelumnya pada Senin (17/2/2025) tidak mendapat respons dari pemerintah.
“Kami sangat kecewa karena pemerintah sama sekali tidak mau menemui massa aksi dan mendengar tuntutan kami,” kata Herianto.
Karena itu, demonstrasi kali ini diprediksi akan lebih besar, dengan massa aksi tidak hanya dari Jakarta, tetapi juga dari berbagai daerah, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Para mahasiswa berharap pemerintah segera merespons tuntutan mereka sebelum gelombang protes semakin meluas.
Tuntutan Demonstran: 13 Poin Perubahan yang Diharapkan
Dalam aksi Indonesia Gelap sebelumnya di Patung Kuda, Jakarta, para demonstran menyampaikan 13 tuntutan utama, di antaranya:
1. Pendidikan Gratis dan Berkualitas : Menuntut pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta menolak pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Reforma Agraria Sejati : Menolak proyek strategis nasional yang dianggap merugikan petani dan masyarakat adat.
3. Tolak Revisi UU Minerba : Menentang revisi Undang-Undang Minerba, yang dinilai membatasi kebebasan akademik dan membungkam suara kritis di kampus.
4. Hapuskan Multi Fungsi ABRI :Menuntut pemisahan militer dari kehidupan sipil untuk mencegah potensi represi terhadap rakyat.
5. Perlindungan Hak Masyarakat Adat : Mendesak pemerintah segera mengeluarkan UU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak mereka.
6. Cabut Inpres No. 1 Tahun 2025 : Menolak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dianggap mengancam kepentingan rakyat.
7. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis : Meminta pemerintah untuk mengevaluasi program makan bergizi gratis agar benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
8. Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen : Mendesak pemerintah merealisasikan anggaran tunjangan dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
9. Perampasan Aset Koruptor : Mendesak Presiden mengeluarkan Perppu Perampasan Aset untuk mempermudah penyitaan harta hasil korupsi.
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan : Menolak revisi UU yang dinilai berpotensi menguatkan impunitas aparat keamanan.
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet : Meminta perombakan Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mengurangi pemborosan anggaran.
12. Reformasi DPR : Menolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib, yang dinilai semakin membatasi partisipasi rakyat dalam kebijakan.
13. Reformasi Kepolisian : Mendesak reformasi total institusi Polri guna meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.
Pemerintah Harus Segera Merespon
Gelombang aksi #IndonesiaGelap menunjukkan bahwa kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah semakin besar.
Bungkamnya pemerintah hanya akan memperbesar eskalasi protes.
Jika tidak ada respons dalam waktu dekat, bisa jadi aksi ini akan berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dan masif.
