Viral di media sosial, rencana demo besar-besaran di Kabupaten Pati menuai perhatian publik. Aksi ini dipicu kebijakan Bupati Pati Sudewo, yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%.
Penolakan warga semakin memuncak setelah Sudewo menantang masyarakat untuk mengerahkan hingga 50.000 massa. Lantas, bagaimana sebenarnya awal mula dari kejadian ini, simak fakta-faktanya berikut ini:
Kronologi Ricuhnya Penolakan Pajak
Bupati Sudewo memutuskan menaikkan tarif PBB-P2 dengan alasan pajak tersebut tidak pernah naik selama 14 tahun.
Menurutnya, dana tambahan dari kenaikan pajak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati.
Pertemuan Sudewo dengan para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) pada Minggu (18/5/2025) menghasilkan kesepakatan internal mendukung kenaikan pajak.
Namun, masyarakat menilai keputusan itu sepihak dan memberatkan.
Warga Galang Dana untuk Demo
Warga kemudian merencanakan demo besar di Alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025. Mereka mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dan membuka posko donasi di berbagai titik, termasuk di depan Kantor DPMPTSP Pati.
Salah satu akun warga @ziyannd, mengunggah video saat Satpol PP menyita donasi tersebut pada Selasa (5/8/2025). Dalam video itu, Plt Sekda Riyoso terlihat adu mulut dengan warga.
Penyitaan Donasi oleh Satpol PP
Satpol PP berdalih penyitaan dilakukan untuk memindahkan lokasi penggalangan dana karena area tersebut akan digunakan untuk kegiatan lain.
Namun, tindakan ini memicu kemarahan warga yang kemudian mendatangi markas besar Satpol PP. Mereka menuntut agar donasi dikembalikan.
Ketegangan memuncak ketika warga mengepung dan menduduki truk Satpol PP, mencoba merebut kembali kotak sumbangan dan melempar kardus ke jalan. Setelah kericuhan ini viral, Satpol PP akhirnya mengembalikan donasi.
Pernyataan Tantangan dari Sudewo
Menanggapi rencana demo yang diperkirakan diikuti ribuan hingga puluhan ribu warga, Sudewo justru mengeluarkan tantangan terbuka yang terekam dalam beberapa video dan viral di media sosial.
Dalam pernyataannya, ia menyindir dan menyebut nama tokoh lokal, seraya menegaskan bahwa ia sama sekali tidak takut terhadap aksi massa tersebut.
“Siapa yang akan melakukan penolakan? Yayak Gundul? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan,” ujar Sudewo.
Nada bicaranya yang tegas dan sedikit menantang ini dinilai warga sebagai bentuk arogansi pemimpin daerah.
Alih-alih membuat situasi reda, pernyataan tersebut justru menyulut semangat dan memperkuat tekad warga untuk melaksanakan aksi besar-besaran pada 13 Agustus 2025 mendatang.
Potensi Ricuh di Aksi 13 Agustus
Penggalangan dana yang berujung ricuh, penyitaan oleh Satpol PP, serta tantangan dari bupati membuat suasana di Pati semakin panas.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bahkan sudah menggelar aksi damai sebelumnya yang juga berakhir ricuh.
Potensi bentrokan pada 13 Agustus semakin besar jika tidak ada dialog terbuka antara pemerintah dan warga.
Kenaikan PBB-P2 sebesar 250% yang diputuskan tanpa sosialisasi luas memicu perlawanan besar di Pati. Tantangan dari Bupati Sudewo terhadap rencana demo justru memperkeruh keadaan.
Sumber : beritasatu
