Mediapasti.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menepis anggapan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi “gelap” seperti yang ramai dibahas di media sosial melalui tagar #IndonesiaGelap.
Tagar ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.
Puncaknya, ribuan mahasiswa turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Menanggapi hal ini, Luhut menegaskan bahwa Indonesia tidak mengalami krisis seperti yang digaungkan di media sosial.
“Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap itu kau, bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana-sini,” ujar Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Luhut: Indonesia Masih Baik Dibanding Negara Lain
Menurut Luhut, meskipun Indonesia menghadapi berbagai tantangan, hal ini juga dialami oleh banyak negara lain.
Salah satunya adalah masalah lapangan kerja, yang juga menjadi isu di Amerika Serikat (AS) dan negara lainnya.
“Ada yang bilang di sini lapangan kerja kurang, di mana yang lapangan kerja enggak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana-mana bermasalah,” tegasnya.
Luhut juga menambahkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi isu ketenagakerjaan.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memberdayakan 300 generasi muda di Perum Peruri untuk mengelola GovTech.
Selain itu, ia menyoroti besarnya potensi pasar Indonesia, mengingat jumlah penduduk yang telah mencapai 282 juta jiwa pada Semester I 2024, dan diprediksi akan meningkat menjadi 300 juta jiwa pada 2030.
“Kita harus bangga sebagai orang Indonesia. We are doing right, we are doing so good so far,” tuturnya.
Asal Mula Tagar #IndonesiaGelap dan Aksi Mahasiswa
Tagar #IndonesiaGelap mulai ramai di media sosial X (Twitter) sejak awal Februari 2025. Netizen menggunakannya sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.
Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan dalam tagar ini antara lain:
- Kebijakan penjualan elpiji 3 kg, yang dinilai menyebabkan kelangkaan gas di berbagai daerah.
- Efisiensi anggaran yang memicu gelombang PHK, terutama di sektor industri dan startup.
- Pemangkasan tunjangan bagi dosen dan tenaga pendidik, yang berdampak pada kesejahteraan akademisi.
Kondisi ini memicu aksi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa di berbagai daerah pada Senin (17/2/2025), menuntut transparansi dan solusi dari pemerintah.
Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan mendapat reaksi beragam dari publik.
Di satu sisi, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia masih dalam kondisi yang baik. Namun, di sisi lain, banyak masyarakat dan mahasiswa yang tetap menyoroti berbagai permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari.
Gelombang kritik ini menunjukkan bahwa ada gap persepsi antara pemerintah dan masyarakat, yang perlu dijembatani dengan komunikasi lebih transparan dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
