Dedi Mulyadi Usulkan Anak Bermasalah Dibina di Barak Militer: Solusi Disiplin atau Kontroversi?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
X
Threads
Pinterest
Telegram

Mediapasti.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pandangan yang mengejutkan dalam Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang digelar pada Selasa, 20 Mei 2025.

Dalam pidatonya, Dedi menyoroti banyaknya anak-anak yang menjadi korban konflik internal dalam keluarga, terutama saat orang tua kerap bertengkar.

“Anak-anak sering jadi korban. Saat orang tua bertengkar, anak tidak hanya terdampak secara psikologis, tapi juga tumbuh tanpa arah dan disiplin,” ujar Dedi di hadapan peserta upacara.

Usul Barak Militer Sebagai Sarana Pembinaan Anak

Sebagai solusi, Dedi mengusulkan agar anak-anak yang terdampak konflik rumah tangga atau mengalami masalah perilaku dibina di barak militer.

Menurutnya, lingkungan militer bisa memberikan pelatihan disiplin, tanggung jawab, dan nasionalisme sejak dini.

“Kita perlu pendekatan yang lebih tegas. Barak militer bisa menjadi tempat membentuk karakter, mengajarkan kedisiplinan, kerja sama, dan rasa cinta tanah air,” tambahnya.

Namun, usulan ini menuai pro dan kontra. Dedi mengaku prihatin karena masih banyak masyarakat yang menganggap pendekatan militer sebagai bentuk kekerasan atau penghambat kreativitas anak.

“Banyak yang takut anak-anak kita tidak maju karena harus masuk ke barak militer. Padahal, banyak negara maju seperti Korea Selatan dan Israel justru menerapkan pendidikan semimiliter untuk memperkuat karakter generasi mudanya,” jelas Dedi.

Tanggapan dan Potensi Implementasi

Sejumlah kalangan pemerhati anak dan pakar pendidikan mulai merespons gagasan ini.

Sebagian menilai pembinaan semimiliter dapat membantu membentuk kedisiplinan, asalkan tetap mengedepankan prinsip hak anak dan pendidikan inklusif.

Namun, lainnya menekankan pentingnya rehabilitasi berbasis psikologis dan lingkungan keluarga yang mendukung, daripada penempatan di barak.

Dedi Mulyadi menyatakan akan mendorong pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah provinsi, termasuk melibatkan Kementerian Pendidikan, TNI, dan lembaga perlindungan anak.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
X
Threads
Pinterest
Telegram

Tinggalkan Balasan

Ikuti Kami :

Berita Serupa

Berita Terbaru

Twitter Kami

Load More

Tag Berita