Mediapasti.com – Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyoroti pentingnya kompetensi kepemimpinan (leadership) dan integritas wakil presiden dalam membangun kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.
Ia menyampaikan pandangannya di tengah desakan Forum Purnawirawan TNI agar Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti karena dinilai tak layak secara politik dan etis.
“Terbangunnya kepercayaan kepada kepemimpinan sebuah negara ditentukan oleh kemampuan leadership dan tingkat integritas para pemimpinnya,” ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis (1/5/2025).
Wakil Presiden Mewakili Simbol Kredibilitas Negara
Menurut Ubedilah, dalam perspektif politik internasional, posisi wakil presiden bukan hanya pendamping seremonial, melainkan sosok strategis yang melekat dengan citra dan kredibilitas presiden di mata dunia.
“Jika kepercayaan internasional rendah terhadap suatu negara, maka dapat dipastikan ada masalah leadership dan integritas pada presiden atau wakil presidennya,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa figur Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan kapasitas yang memadai sebagai tokoh negara, apalagi dalam tataran politik luar negeri dan diplomasi global.
Gibran Dinilai Berkontribusi terhadap Menurunnya Kepercayaan Internasional
Dalam pernyataan tegasnya, Ubedilah menyatakan bahwa posisi Gibran saat ini justru menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.
“Posisi Gibran masuk dalam kategori problem tersebut, yang membuat kepercayaan dunia internasional pada Indonesia berada pada titik terendah,” katanya.
Komentar ini memperkuat kekhawatiran sejumlah tokoh nasional yang menilai pengangkatan Gibran sebagai Wapres tidak mencerminkan meritokrasi dan justru dapat berdampak negatif terhadap reputasi Indonesia di kancah global.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI melayangkan delapan tuntutan kepada pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, salah satunya adalah penggantian wakil presiden.
Mereka menilai kehadiran Gibran bukan hasil dari proses demokrasi yang sehat, melainkan hasil manipulasi hukum lewat Putusan MK yang sarat konflik kepentingan.
