Mediapasti.com – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, ditangkap pada Rabu (15/1/2025) setelah upaya penangkapannya sebelumnya gagal pada 3 Januari.
Penangkapan ini terjadi setelah ratusan penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi (CIO) dan polisi menggerebek kediamannya sejak dini hari.
Penangkapan ini terkait dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan terkait pengumuman darurat militer yang gagal pada Desember lalu.
Kronologi Penangkapan
Pada 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer, yang merupakan deklarasi pertama sejak tahun 1979.
Dia mengklaim itu sebagai langkah untuk mengatasi kebuntuan politik. Namun, deklarasi tersebut dibatalkan oleh parlemen dalam waktu enam jam.
Langkah ini memicu oposisi sengit, yang berujung pada pemakzulan Yoon pada 14 Desember 2024. Proses pemakzulan ini diserahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau lebih lanjut.
Setelah pemakzulan, Yoon tetap berada di kediamannya, yang dijaga ketat oleh Dinas Keamanan Presiden (PSS). Pada 15 Januari 2025, penyidik dari CIO dan polisi melakukan penggerebekan di kediamannya.
Awalnya, mereka dihalangi oleh PSS, yang menyebabkan ketegangan dan insiden fisik antara petugas dan penjaga. Namun, dengan menggunakan tangga dan kawat pemotong, penyidik berhasil memasuki kediaman Yoon dan melakukan penangkapan.
Proses Pemakzulan dan Implikasi Hukum
Setelah penangkapan, Yoon ditahan di Pusat Penahanan Seoul. Tim hukum Yoon telah berulang kali mengecam surat perintah penangkapan sebagai ilegal.
Dalam proses pemakzulan, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah Yoon akan dipecat secara permanen dari jabatannya. Jika terbukti bersalah, Yoon dapat menghadapi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati.
Dampak Politik dan Sosial
Penangkapan Yoon Suk Yeol menandai puncak dari krisis politik yang telah berlangsung selama beberapa bulan di Korea Selatan. Langkah ini telah memicu protes dari pendukung Yoon dan menambah polarisasi politik di negara tersebut.
Sementara itu, pemerintah sementara yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Choi Sang-mok berusaha untuk menstabilkan situasi politik dan ekonomi.
Krisis ini juga memengaruhi perekonomian Korea Selatan, dengan investor menunjukkan kekhawatiran terhadap stabilitas politik negara tersebut. Bank Sentral Korea Selatan telah memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di tengah ketidakpastian ini.
Reaksi Internasional
Komunitas internasional memantau perkembangan ini dengan cermat. Beberapa negara telah menyatakan keprihatinan terhadap situasi politik di Korea Selatan dan menyerukan penyelesaian damai dari krisis ini.
Organisasi internasional juga mengingatkan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus ini.
Krisis politik ini menunjukkan tantangan dalam menjaga stabilitas demokrasi dan hukum di Korea Selatan. Proses pemakzulan dan penangkapan presiden yang sedang berlangsung menjadi sorotan dunia internasional, dengan harapan agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan.
