Mediapasti.com – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut penanganan kasus korupsi pengadaan WC untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi atau yang kerap disebut korupsi WC Sultan masih terus berjalan. Pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penyelidik sebentar lagi hampir menuntaskan kerjanya.
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keterlibatan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan dalam kasus pengerjaan WC Sultan. Kasus tersebut diselidiki KPK setelah ada laporan masyarakat terkait dugaan korupsi pengadaan 488 WC sekolah atau dikenal WC Sultan senilai Rp98 miliar.
IPW mendesak KPK segera mengumumkan hasil penyelidikan laporan itu yang sudah diselidiki berdasarkan sprin LIDIK – 08 /Lid – 01.00/01/01 20w1 tanggal 22 Januari 2021. Namun hingga kini tidak terdengar perkembangan perkara tersebut.
Soal WC Sultan Dani Ramdan, IPW: Anggaran Rp 98 Miliar Sangat Janggal
Ketua Indonesian Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso (Istimewa)
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keterlibatan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan dalam kasus pengerjaan WC Sultan. Kasus tersebut diselidiki KPK setelah ada laporan masyarakat terkait dugaan korupsi pengadaan 488 WC sekolah atau dikenal WC Sultan senilai Rp98 miliar.
IPW mendesak KPK segera mengumumkan hasil penyelidikan laporan itu yang sudah diselidiki berdasarkan sprin LIDIK – 08 /Lid – 01.00/01/01 20w1 tanggal 22 Januari 2021. Namun hingga kini tidak terdengar perkembangan perkara tersebut.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan di tengah belum ada titik terangnya kasus ini, pihaknya mendapatkan informasi jika ada oknum polisi berinisial Y yang mengklaim dekat dengan pejabat KPK dan mampu melobi KPK.
“Apakah ada korelasi lamanya penyelidikan tersebut dengan keberadaan oknum polisi ini? Ini menjadi pertanyaan,ā katanya pada media, Sabtu (20/5/2023).
Menurutnya, sejak awal kasus ini terkesan ditutup-tutupi meski publik sudah melakukan desakan atas berbagai kejanggalan yang terjadi. “Proyek pengadaan 488 WC untuk sekolah SD/SMP di Kabupaten Bekasi yang anggarannya melalui APBD 2020 Kabupaten Bekasi senilai Rp98 miliar ini sangat janggal,” katanya.
Sugeng memaparkan, Pemkab Bekasi menganggarkan Rp196,8 juta untuk satu WC sekolah dengan ukuran 3,5 x 3, 6 meter persegi. Jika menggunakan harga satuan bangunan menengah 5 juta/m2 maka maksimal harga adalah 12,6 m2 ā 5.000.000 = 63 juta /per unit.
“Publik Bekasi menggunjingkannya sebagai WC Sultan. Sehingga mark up nilai proyek sudah sangat jelas, karena itu unsur kerugian negara sudah tampak,” ujar Sugeng.
IPW juga mendapatkan informasi dan data adanya dugaan penerimaan uang sejumlah Rp 1 miliar Pj Bupati Bekasi yang diterima dari seorang berinisial R yang diserahkan di Trans Studio Mall Bandung untuk keperluan pengangkatan yang bersangkutan sebagai penjabat Bupati.
āPenerimaan uang tersebut dapat dikualifikasi sebagai korupsi karenanya KPK perlu mendalami potensi dugaan korupsi ini,ā katanya.
Terkait dengan kasus ini, IPW mendorong agar Tim Penilai Akhir penjabat Gubernur, Walikota dan Penjabat Bupati yang terdiri dari 17 Kementrian dan Badan Negara termasuk didalamnya Menteri Dalam Negeri mempertimbangkan secara seksama respons stakeholder kabupaten Bekasi.
āDi antaranya penolakan masyarakat dan juga pengaduan kepada KPK serta sikap DPRD Bekasi yang tidak mengusulkan Dani Ramdan,ā tuturnya.
āPemerintah sesuai amanat UU harus menempatkan penyelenggara negara yang bersih dari korupsi Kolusi dan Nepotisme karena itu harus peka dan cermat mempertimbangkan sikap stakeholder Kabupaten Bekasi yang terkait rencana pengangkatan penjabat Bupati Bekasi agar kepercayaan publik pada pemerintah pusat terbangun,ā tegasnya
Sebelumnya, IPW juga mencermati bahwa di tengah proses penyelidikan KPK yang masih berlangsung tersebut, PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan melantik Benny Sugiarto Prawiro sebagai Kepala Dinas Cipta KaryaĆ dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.
Benny Sugiarto Prawiro diduga adalah pejabat yang paling bertanggung jawab dalam pengadaan 488 WC senilai Rp 98 miliar tersebut saat menjabat sebagai Kepala Bidang Bangunan Negara Dinaa Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Bekasi.
āPengangkatan ini diduga tidak menerapkan prinsip-prinsip UU No. 28 Tahun 1999 tentang Korupsi Kolusi dan Nepotisme oleh Pj Bupati Bekasi karena seharusnya yang dipromosikan adalah pejabat yang bersih dari isu KKN,ā kata Sugeng.
Sementara itu, KPK menyebut penyelidikan terkait pengadaan WC Sultan mendekati final. Dengan demikian, lembaga antirasuah itu sebentar lagi bakal menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dengan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
“Ini menuju final, masih penyelidikan tapi sudah mendekati final,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/5/2023).
Dugaan juga terjadi di beberapa kejanggalan yang terjadi di Kabupaten Bekasi menjadi perbincangan hangat hari ini, di mulai dari pembangunan wc sultan, rotasi mutasi yang cacat, sampai dengan penetapan PJ Bupati Kabupaten Bekasi yang di anggap adanya indikasi kuat terjadi dugaan gratifikasi.
Mari kita mulai dari proyek wc sultan yang Terbesar di 488 titik se-kabupaten Bekasi. Dengan rincian anggaran menggunakan APBD2020 Kabupaten Bekasi senilai 98 miliar, jika di rincikan maka terhitung pembangunan satu buah wc memakan anggaran sebesar 196,8 juta rupiah dengan ukuran wc 3,5Ć3,6 meter persegi.
Kembali pengangkatan kepala Dinas tersebut karena jelas melanggar PP No.13 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tetang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
Terlepas dari kedua kejanggalan diatas,terdapat satu kejanggalan pada penempatan Pj Bupati Kabupaten Bekasi. Yang dimana masa periode Pj Bupati Dani Ramdan berakhir pada bulan mei namun Pj Bupati mengklaim sepihak bahwa dirinya sudah mengatongi SK perpanjangan masa jabatan, sedangkan belum ada SK tersebut.
Terlepas dari itu, pada rapat DPRD Kabupaten Bekasi yang membahas terkait rekomendasi nama-nama yang akan menjadi Pj Bupati tidak terdapat nama Dani Ramdan. Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bekasi seharusnya menjadi dasar yang kuat untuk penetapan Pj Bupati Kabupaten Bekasi, namun hal ini
dikesampingkan, inilah yang menjadi suatu kejanggalan sehingga nalar liar kami berfikir bahwasanya terdapat indikasi diduga kuat terjadi gratifikasi antara Pj Bupati Dani Ramdan untuk mendapatkan jabatan itu kembali.
Sehingga kami meminta kepada kemendagri dan tim penilaian akhir untuk tidak menutup mata dengan rekomendasi DPRD Kabupaten Bekasi.
Pernyataan sikap PARLMEN Mahasiswa BEKASI (PERMABES)
1.Mendesak menteri dalam negeri Bapak tito karnavian untuk segera mencopot Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan karena diduga terlibat atau mendapatkan gratifikasi dari proyek Mark up pembangunan wc sultan yang menelan biaya hingga Rp96 miliar lebih.
2.Mendesak mendagri untuk segera meninjau kembali surat menteri dalam negeri nomor :100.2.2.6/1450/sj tanggal 10 maret 2023 tentang persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Bekasi terkhusus kepada Benny sugiarto prawiro, S, T, M.SI sebagai kepala Dinas cipta karya dan Tata ruang Kabupaten Bekasi.
3.selain kemendagri, kami juga mengultimatum menseskab pramono ultimaltum sebagai tim penilai akhir (TPA) kepala daerah untuk tidak mengacuhkan dan menutup mata terhadap surat keputusan DPRD Kabupaten Bekasi tersebut.
4.meminta KPK memeriksa kepala bidang bangunan negara dinas cipta karya dan tata ruang Kabupaten Bekasi, Benny sugiarto prawiro, yang juga diduga turut terlibat dalam kasus tersebut.
5.Meminta KPK mengusut tuntas dugaan proyek yang menelan uang rakyat miliaran rupiah tersebut (Ati.S)
