Mediapasti.com – Memang benar, banyak pihak yang tidak rela dengan kebijakan pemotongan gaji karyawan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024.
Penolakan ini datang dari berbagai kalangan, termasuk:
- Partai Buruh: Partai Buruh secara tegas menolak kebijakan ini karena dinilai memberatkan beban finansial pekerja, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini.
- Organisasi Masyarakat Sipil: Beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), juga menyatakan penolakan mereka terhadap Tapera. Mereka mempertanyakan manfaat program ini dan kekhawatiran akan korupsi dalam pengelolaan dananya.
- Akademisi: Sejumlah akademisi juga mengkritik kebijakan Tapera. Mereka berpendapat bahwa program ini tidak tepat sasaran dan tidak akan menyelesaikan masalah kekurangan rumah di Indonesia.
- Karyawan: Banyak karyawan yang juga tidak rela dengan pemotongan gaji mereka untuk Tapera. Mereka merasa bahwa gaji mereka sudah pas-pasan dan tidak mampu untuk dipotong lagi.
Alasan penolakan terhadap Tapera ini beragam, antara lain:
- Beban finansial: Pemotongan gaji 2,5% dikhawatirkan akan memperburuk kondisi keuangan pekerja, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
- Ketidakjelasan manfaat: Masih belum jelas bagaimana manfaat Tapera akan dibagikan kepada para pekerja.
- Kekhawatiran korupsi: Potensi korupsi dalam pengelolaan dana Tapera cukup besar, mengingat jumlahnya yang besar dan minimnya transparansi.
- Adanya program lain yang lebih efektif: Pemerintah perlu fokus pada program lain yang sudah ada, seperti rumah subsidi, untuk mengatasi masalah perumahan.
Di tengah penolakan yang meluas ini, pemerintah masih bersikeras untuk melanjutkan program Tapera.
Pemerintah beralasan bahwa Tapera diperlukan untuk membantu masyarakat, khususnya pekerja, dalam memiliki rumah.
Pemerintah juga menjanjikan bahwa dana Tapera akan dikelola secara profesional dan transparan.
Namun, penolakan terhadap Tapera tampaknya masih akan terus berlanjut.
Masih banyak pihak yang meragukan efektivitas program ini dan khawatir akan dampak negatifnya terhadap para pekerja.
Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang menentang Tapera:
- Melakukan edukasi kepada masyarakat: Memberikan informasi kepada masyarakat tentang program Tapera dan dampak negatifnya.
- Melakukan aksi protes: Mengadakan demonstrasi dan aksi protes untuk mendesak pemerintah mencabut kebijakan Tapera.
- Mengajukan gugatan hukum: Mengajukan gugatan hukum ke pengadilan untuk membatalkan kebijakan Tapera.
- Menekan pemerintah: Melakukan lobi dan tekanan kepada pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan Tapera.
Penting untuk dicatat bahwa perjuangan melawan Tapera masih panjang.
Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk menghentikan program ini yang dinilai merugikan rakyat.
