Mediapasti.com – Beberapa anggota DPR RI mengkritik keras lambatnya perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, meskipun anggaran yang digelontorkan terbilang besar.
Salah satu anggota DPR yang menyuarakan kritiknya adalah Taufik Basri dari Fraksi Partai Hanura. Ia mempertanyakan realisasi anggaran IKN yang mencapai Rp 45 triliun pada tahun 2023, namun progres pembangunannya masih minim.
“IKN ini kan sudah dianggarkan Rp 45 triliun tahun 2023, tapi progresnya masih di mana? Kok masih stuck di tempat?” kata Taufik Basri dalam rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2024).
Kritik serupa juga dilontarkan oleh anggota DPR lainnya, seperti Dave Laksono dari Fraksi Golkar dan Dedi Mulyadi dari Fraksi PKS.
Dave Laksono mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran IKN, sedangkan Dedi Mulyadi menyoroti minimnya koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait pembangunan IKN.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pembangunan IKN memang membutuhkan waktu dan tidak bisa terburu-buru.
“Memang perlu waktu, tapi kami terus bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai tahapan pembangunan IKN,” kata Basuki.
Basuki juga menjelaskan bahwa anggaran IKN digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, dan persiapan pemindahan aparatur negara.
Meskipun mendapat kritik, Basuki meyakinkan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai dengan rencana.
“Kami yakin IKN akan terwujud dan menjadi ibu kota negara yang modern, smart, dan berkelanjutan,” kata Basuki.
Pembangunan IKN memang menjadi proyek besar dan ambisius yang membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak.
Masyarakat tentunya berharap agar pembangunan IKN dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga terkait agar pembangunan IKN dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
