Mediapasti.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam memberantas aksi premanisme yang masih marak terjadi di berbagai daerah.
Ketua Umum APINDO, Shinta Widjaja Kamdani, menegaskan bahwa praktik pungutan liar dan intimidasi terhadap pelaku usaha sangat mengganggu jalannya investasi di Indonesia.
“Kami juga sudah sampaikan ini kepada pemerintah. Pemerintah pun sudah mulai melakukan tindakan-tindakan untuk membantu pelaku usaha dalam menjalankan operasional. Tapi ini jelas sangat mengganggu,” ujar Shinta kepada wartawan di acara APINDO, The Langham Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Premanisme Bukan Masalah Baru, Tapi Semakin Meresahkan
Shinta menyebutkan bahwa premanisme bukanlah fenomena baru di dunia usaha Indonesia.
Namun belakangan ini, isu tersebut kembali mencuat karena banyak pelaku usaha mulai berani angkat suara, terutama akibat tekanan yang semakin masif dan terorganisir.
“Sebenarnya ini bukan masalah baru. Tapi sekarang lebih banyak yang berani bicara, dan premanisme sudah sangat merugikan ekosistem investasi kita,” jelasnya.
Meski tidak menyebutkan secara rinci jumlah kerugian yang dialami pelaku usaha, Shinta menekankan bahwa pungutan liar dan ancaman preman berbeda-beda di setiap wilayah, sehingga sulit diukur secara pasti namun dampaknya sangat terasa.
Investasi Strategis Terancam, Kasus BYD Jadi Sorotan
Isu premanisme semakin mencuat setelah Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan adanya gangguan terhadap pembangunan pabrik BYD, produsen mobil listrik asal Tiongkok.
Gangguan tersebut dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan intervensi tidak sah terhadap proyek investasi strategis tersebut.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah harus tegas menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam kunjungannya ke Shenzhen, China.
Menurut Eddy, keamanan adalah elemen mendasar dalam menarik investasi.
Jika investor tidak mendapatkan jaminan keamanan, maka Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain yang menawarkan kestabilan politik dan hukum yang lebih baik.
Perlu Reformasi Keamanan dan Penegakan Hukum yang Konsisten
APINDO dan berbagai pihak mendesak agar pemerintah melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem keamanan investasi, termasuk memperkuat penegakan hukum terhadap premanisme yang mengatasnamakan ormas.
Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, seperti yang tertuang dalam reformasi struktural pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.
Jika Indonesia gagal menekan aksi premanisme dan menjamin keamanan investasi, bukan hanya proyek seperti BYD yang akan terhambat, tetapi juga citra Indonesia sebagai destinasi investasi global akan tercoreng.
