Mediapasti.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengumumkan kebijakan kerja baru dalam rangka menyikapi instruksi efisiensi anggaran 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu kebijakan utama adalah penerapan sistem Work From Anywhere (WFA) selama dua hari dalam seminggu, sementara pegawai tetap diwajibkan bekerja dari kantor (WFO) selama tiga hari.
Zudan menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghemat belanja negara.
“Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien,” ujar Zudan dalam Apel Pagi yang rutin diadakan pegawai BKN pada Selasa (4/2).
9 Kebijakan Tambahan untuk Efisiensi ASN
Selain menerapkan WFA, BKN juga mengeluarkan sembilan kebijakan lain yang bertujuan untuk mendukung efisiensi anggaran dan meningkatkan kualitas layanan ASN.
Rincian Kebijakan Efisiensi di Lingkup BKN:
- Peniadaan jam kerja fleksibel untuk meningkatkan disiplin pegawai.
- Pelaporan kinerja harian yang lebih konkret dan akuntabel.
- Pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri untuk mengurangi biaya operasional.
- Maksimalisasi koordinasi daring guna mengurangi biaya pertemuan tatap muka.
- Penghematan penggunaan listrik dan energi di lingkungan kerja.
- Penyesuaian pakaian kerja yang lebih mengutamakan kenyamanan dan efisiensi.
- Penggunaan anggaran yang lebih efektif untuk program prioritas.
- Optimalisasi kerja sama dengan donor dan mitra dengan tetap menjunjung prinsip good governance.
- Peningkatan layanan konsultasi kepegawaian di masing-masing wilayah melalui Kantor Regional BKN.
Dampak Kebijakan terhadap ASN dan Layanan Publik
Kebijakan ini bertujuan untuk membuat birokrasi lebih responsif, efisien, dan transparan dalam melayani masyarakat. Dengan sistem WFA, ASN dapat memiliki fleksibilitas kerja tanpa mengorbankan produktivitas.
Selain itu, pengurangan perjalanan dinas serta peningkatan koordinasi daring dapat membantu menghemat anggaran operasional pemerintah tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
BKN juga berkomitmen untuk terus mempermudah ASN dalam menangani berbagai permasalahan kepegawaian, sejalan dengan kebijakan manajemen ASN yang lebih modern dan adaptif.
