Mediapasti.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dan memilih tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 sebagai tamu kehormatan.
Keputusan ini memicu spekulasi arah politik luar negeri Indonesia, namun Istana menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Tidak Memihak Blok Manapun
Kepala Kantor Presiden (Presidential Chief of Staff/PCO), Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa Indonesia tidak berpihak kepada blok manapun, baik Barat maupun Timur.
“Kita tidak melihat dunia hitam-putih. Jadi spekulasi bahwa Indonesia cenderung ke blok tertentu itu tidak benar,” ujar Hasan di Gedung Kwarnas Pramuka, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
Menurut Hasan, keputusan Indonesia dalam menjalin kerja sama internasional semata-mata berdasarkan kepentingan nasional, bukan karena pertimbangan hubungan baik atau buruk dengan negara tertentu.
Aktif di BRICS dan OECD Sekaligus
Hasan menegaskan bahwa Indonesia tengah berproses untuk menjadi anggota BRICS sembari tetap menjajaki keanggotaan di OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) yang mayoritas anggotanya adalah negara Barat.
“OECD ada Amerika dan negara-negara Eropa. Di saat bersamaan, kita juga ikut aksesi BRICS. Jadi tidak condong ke mana-mana. Kita bergabung jika forum itu memberi keuntungan strategis bagi bangsa kita,” tegasnya.
Fokus pada Blok Ekonomi, Bukan Blok Militer
Hasan juga menepis anggapan bahwa Indonesia akan masuk dalam aliansi pertahanan atau militer tertentu.
“Kita tidak akan bergabung ke dalam blok militer. Tapi kita terbuka untuk bergabung dalam blok ekonomi selama itu menguntungkan. Seperti keaktifan kita di G20 dan APEC, itu bentuk keterlibatan kita secara multilateral,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa Indonesia konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, dan tidak akan masuk ke dalam persekutuan yang bersifat militer.
Kehadiran Prabowo di Rusia dan absennya di G7 memang menimbulkan persepsi condong ke salah satu blok geopolitik.
Namun Hasan meminta semua pihak menghormati posisi Indonesia yang mengedepankan prinsip non-blok dan fokus pada kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.
“Kita harus taruh jauh-jauh spekulasi seperti itu dari pendirian politik luar negeri kita,” pungkas Hasan.
