Mediapasti.com ,Jakarta ,Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak untuk 270 daerah di Indonesia akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Pada Senin tanggal 4 Mei 2020 Presiden Jokowi telah menerbitkan Perppu nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah untuk selanjutnya disebut Perppu Pilkada. Salah satu isinya, yaitu menggeser waktu pelaksanaan Pilkada 2020 dari semula 23 September menjadi 9 Desember 2020. Alasan utamanya karena ada pandemi Corona.
Pilkada sebenarnya dapat dilihat sebagai sebuah “ajang peperangan” di masa damai. Secara ideal, Pilkada itu sebuah pertempuran “nalar” untuk menuju peradaban yang lebih baik. Para pihak yang berkontestasi seharusnya warga negara- terbaik agar mereka yang menang menjadi pemimpin terbaik untuk semua. Namun, realitas yang ada seringkali demokrasi tenyata kesulitan mewujudkan tujuan mulia tersebut. Pemekaran wilayah yang juga diikuti dengan Pilkada, misalnya justru dapat berkonsekuensi akan melahirkan raja-raja baru. Akhirnya calon terpilih pun tidak sudi mendekatkan pelayanan bagi rakyat jelata, bahkan hanya memikirkan diri dan kelompok, partai pengusungnya.
Lima tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015 lalu, tercatat 269 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten melaksanakan pilkada serentak. Pada 15 Februari 2017, teragendakan sebanyak 101 daerah, 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Kita dapat membayangakan betapa sibuknya pemerintah daerah dan panitia penyelenggara pemilu. Namun, itulah itu semua risiko yang harus ditanggung ketika kita menjatuhkan pilihan menentukan pemilu Pilkada Langsung. Masalah akan bertambah, kesibukan makin tinggi, biaya berlipat ketika kita dihadapkan ada fakta bahwa kita ada di masa pandemi corona @spn(tomi)
